SUMBARTIME.COM-Setelah heboh kasus adanya segelintir oknum TNI yang diduga terlibat dalam hubungan sesama jenis (LGBT) mengapung ke permukaan publik, muncul lagi kasus serupa menimpa seorang Jendral di tubuh Institusi Polri.
Seorang perwira tinggi polisi inisial Brigadir Jendral EP juga diduga terlibat dalam pusaran lingkaran LGBT. Hal tersebut cukup menarik perhatian Mabes Polri. Mabes Polri sendiri menyebut kasus tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal termasuk evaluasi dari pimpinan Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Salah satu Jendral yang diduga terlibat dalam pusaran lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yakni Brigjen EP telah dijatuhi sanksi berupa tidak diberi jabatan hingga pensiun, ujarnya, Rabu (21/10).
“Sudah diperiksa Propam pada 2019 lalu. Sudah dinonjobkan hingga pensiun,” ungkapnya.
Sementara itu, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan bahwa Polri akan menindak tegas apabila ada anggotanya yang terbukti tergabung dalam kelompok LGBT. Tindakan tegas akan diberikan sebagaimana aturan yang berlaku.
Di jelaskannya dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Pasal 11 huruf c, dikatakan setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.
Awi menegaskan Mabes Polri akan menindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat, karena memang itu sudah ada aturannya. Namun dirinya juga menimpali jika sampai saat ini belum ada laporan yang masuk terkait adanya anggota polisi yang tergabung dalam lingkaran LGBT, pungkasnya.
Kabar adanya isu tentang adanya sejumlah personil TNI/Polri yang terlibat pusaran dan lingkaran LGBT bermula dari Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan.
Hal itu dia sampaikan pada sebuah acara bertajuk Pembinaan Tekhnis dan Administrasi Yudisial Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang disiarkan secara langsung melalui akun You Tube Makamah Agung, pada 12 Oktober 2020 lalu.
Burhan mengungkapkan jika dirinya mengetahui hal ini dari diskusi di Mabes TNI Angkatan Darat. (bn)
