SUMBARTIME.COM-Tolak lahan pertanian mereka yang dilalui oleh proyek pembangunan jalan tol, perwakilan warga dari 4 Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota datangi Gedung DPRD Propinsi Sumbar, Jumat (2/10) siang.
Kedatangan perwakilan 4 Nagari yang terdiri dari Nagari Lubuk Tingkok, Nagari Gurun, Nagari Simalanggang, serta Nagari Taeh Baruah ke Gedung Dewan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi.
Dalam pernyataannya, perwakilan warga tersebut memprotes jika pembangunan proyek jalan tol direncanakan akan melintasi lahan pertanian mereka yang masih subur dan masih produkfitas.
Disamping itu, warga asal Limapuluh Kota, tersebut kecewa dengan pihak yang ingin membangun proyek jalan tol yang tidak pernah mengajak mereka bermusyawah terlebih dahulu. Padahal menurut warga, proyek tol yang akan melalui masing masing daerah mereka merupakan kawasan padat penduduk.
Seperti yang dikatakan oleh Rahman Syarif Datuak Parpatiah, dari KAN Taeh baruah. Menurutnya, pembangunan jalan tol itu akan melewati daerah mereka yang otomasti akan menggusur kampung adat, fasilitas beribadah dan fasilitas balai adat, ungkapnya.
“Harusnya jalan tol tersebut bisa dialihkan melewati Gunung Bungsu tanpa harus menggur kampung kami,” ujarnya lagi di depan DPRD Propinsi.
Hal senada juga dituturkan dan diungkapkan oleh masing masing perwakilan Nagari tersebut. Bahkan menurut mereka, pemancangan proyek jalan tol yang melewati lahan pertanian mereka disinyalir tanpa sepengetahuan warga setempat.
Untuk itu perwakilan warga tersebut berharap agar DPRD Propinsi Sumbar memperjuangkan aspirasi mereka, terkait rencana pengerjaan proyek jalan tol yang akan menggusur lahan serta pemukiman mereka.
Warga Limapuluh Kota tersebut berharap, proyek tersebut dapat dialihkan tanpa mengorbankan mata pencarian serta kediaman penduduk.
Sementara itu Ketua DPRD Sumbar, Supardi, kepada awak media menegaskan jika pembangunan jalan tol jangan sampai harus merugikan dan mengorbankan masyarakat, ujarnya.
Supardi mengungkapkan, akan segera membicarakan keluhan perwakilan warga Limapuluh Kota tersebut, kepada Pemrov Sumbar dan pihak terkait.
“Kita akan carikan jalan serta solusi alternatifnya. Dalam pembangunan itu, tidak ada warga yang boleh dirugikan,” tutupnya mengatakan.
