SUMBARTIME.COM-Belum genap sehari warga Kota Payakumbuh merayakan kegembiraan atas keberhasilan Pemkonya menyabet penghargaan bergengsi terkait pelayanan publik dari Pemerintah pusat, tiba tiba publik dikagetkan dengan informasi telah ditetapkannya salah satu pejabatnya sebagai tersangka dugaan korupsi oleh aparat hukum.
Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh inisial “Bkr” ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan penyelewengan bantuan Covid-19 Tahun anggaran 2020, Kamis 25 November 2021, oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Salah satu pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh tersebut diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran bencana alam Covid 19 dalam kegiatan pengadaan Alkes berupa Alat Pelindung Diri (APD) Tahun anggaran 2020 silam.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kajari Payakumbuh Suwarno SH, Kamis (25/11) sore. Menurutnya, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terkait adanya dugaan kasus korupsi serta penyelewengan anggaran Covid 19 Tahun anggaran 2020, pihaknya menetapkan satu orang tersangka dengan inisial “Bkr” salah satu pejabat OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh, ungkapnya.
Lebih jauh, Suwarno menerangkan hari ini tersangka telah dilakukan pemeriksaan secara maraton dari pagi hingga sore hari. Namun tersangka tidak dilakukan penahanan dikarenakan yang bersangkutan telah mengajukan permohonan penangguhan dengan alasan masih memiliki peran dalam melaksanakan program pemerintah terkait pandemi Covid.
Sementara oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh sendiri, penetapan tersangka kepada yang bersangkutan dikarenakan dalam pemeriksaan awal telah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup terkait kasus dugaan korupsi dan penyelewengan tersebut, pungkasnya menjelaskan.
Terpisah menanggapi telah ditetapkannya salah satu pejabat OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh oleh pihak Kejari setempat, pengajar hukum Administrasi di Universitas Unand Padang Hengki Andora, menganggap kejadian tersebut cukup luar biasa dan mengejutkan publik, tuturnya, Kamis (25/11) siang.
Dirinya menjelaskan, sangat luar biasa telah terjadi dugaan kasus korupsi bencana alam di tengah tengah pandemi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat. Harusnya seorang pejabat publik memiliki empati di musim panceklik serta banyak berperan penting memberikan azas manfaat bagi masyarakat, ucapnya.
Lebih jauh Hengki memaparkan, jika terbukti di pengadilan terhadap kassus yang didugakan terhadap tersangka, maka aparat hukum bukan lagi memakai hukum UU biasa di waktu normal. Namun aparat hukum bisa menggunakan UU darurat bencana seperti yang diperintahkan Perpu, sambungnya.
Ketika disinggung apakah tersangka dugaan korupsi anggaran bencana alam di tengah pandemi bila terbukti di pengadilan bisa dihukum berat, Hengki menjelaskan sangat bisa. Alasannya sangat tidak bernurani bila terbukti seorang pejabat publik telah melakukan penyelewengan dana saat masyarakat sedang dilanda kesusahan di tengah pandemi Covid 19, pungkasnya. (aa)
