SUMBARTIME.COM-Viralnya foto pesta perkawinan sejenis dengan memakai busana adat Minangkabau di sosmed dan menjadi kecaman masyarakat Minang baik di ranah maupun di perantuan itu dikatakan adalah perkawinan sejenis antara pria dan pria yang terindikasi mengidap penyakit seks menyimpang alias LGBT.
Foto pesta perkawinan dengan memakai busana adat Minangkabau yang beredar seminggu belakangan dan diupload pertama kali oleh Dina Salon melalui akun Facebooknya hingga menjadi viral dan membuat heboh warganet.
Rata rata warganet mengecam perkawinan sejenis dengan memakai busana adat Minangkabau itu yang dinilai telah membikin malu serta melecehkan adat istiadat Ranah Minang yang terkenal dengan falsafahnya, “Adat Basandi Syar’ Syara basandi Kitabullah”.
Namun respon dari warganet tersebut cepat ditanggapi oleh Muspika Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, lokasi keajdian peristiwa memalukan tersebut.
Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, Syahril SHi kepada awak media, Kamis (11/10) membantah telah terjadi perkawinan sejenis dengan memakai busana adat di Ujung Gading seperti isu yang beredar dan viral di sosmed, ujarnya.
” Kami telah melakukan pengecekan dan tidak ada ditemukannya perkawinan sejenis itu. itu adalah hoax” ungkap Syahril.
Namun foto yang berbalut pasangan pengantin dalam busana Minang itu hanya lah foto sebagai gaya gayaan yang diperankan oleh Suhendri (40) warga Nagari Parik, Kecamatan Lembah Melintang sebagai Marapulai dan Irfan Tuyung alias Ipeh, warga Pasar Lama, Ujung Gading sebagai anak Daro nya, ungkapnya lagi.
Diakui jika pasangan tersebut terindikasi menganut paham seks menyimpang alias LGBT dan berpose berpakian pengantin adat Minang, tutur Syahril.
Terkait dengan hebohnya isu tersebut, dirinya bersama Muspika telah melakukan musyawarah dan telah mengeluarkan kesepakatan yakni,
Pertama menolak LBGT di Kecamatan Lembah Melintang khususnya dan di Pasaman Barat umumnya. Kedua mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati mengenai komunitas LGBT. Ketiga, meninjau surat izin salonyang dikelola LGBT karena diprediksi digunakan juga dengan fungsi lain.
Keempat, menyepakati melarang kegiatan orgen tunggal dalam bentuk apapun pada malam hari. Kelima, melarang LGBT berpakaian wanita.
Ke enam, menindak pelaku sesuai proses hukum karena menyalahgunakan pakaian adat.
Ketujuh, memberikan perlindungan pada yang memposting pemosting photo sebab karenamerekalah LGBT ini dapat disikapi pemerintah kecamatan dan ke depan meminta kepada pihak yang berkepentingam untuk memproses permasalahan dalam waktu sesingkat-singkatnya. (sgn)
