Maju Tak Gentar, Walikota Pariaman Tetap Kukuh Menolak SKB 3 Mentri

walikota pariaman

SUMBARTIME.COM-Maju tak gentar, begitulah sosok Walikota Pariaman Genius Umar terkait penolakannya terhadap SKB 3 Mentri.

Meski sempat ditegur oleh pihak Kemendagri beberapa hari yang lalu atas sikapnya menolak pelaksanaan SKB 3 Mentri di wilayah yang dia pimpin, namun sikapnya tetap tak berubah kukuh untuk tidak melaksanakan penerapan Surat keputusan bersama tersebut.

Iklan

Genius Umar, mengatakan jika SKB 3 Mentri tersebut tidak sejalan dengan budaya kearifan lokal Sumatera Barat, yang berfalsafah, “Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah”

Selain itu, Walikota Pariaman tersebut juga menjelaskan jika SKB 3 Mentri itu tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti dikutip dari laman resmi pariamankota.go.id Rabu 17 Februari 2021, dirinya menjelaskan jika tujuan nasional pendidikan adalah pendidikan karakter. SKB 3 Mentri itu seakan memisahkan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Dan Pemko Pariaman tidak menginginkan hal tersebut terjadi.

Masih di laman resmi Pemko Pariaman itu, Genius juga menjelaskan bahwa di daerah yang dipimpinya, 99,96 persen masyarakatnya adalah islam, dan pemakaian jilbab, sudah menjadi tradisi dan kearifan lokal yang ada di daerahnya.

“Kami di Kota Pariaman, sejak dahulu para muridnya telah memakai pakaian muslimah, dengan jilbab, dan kami juga tidak memaksa siswa agama lain untuk menggunakan pakaian muslimah, mereka tetap menggunakan pakaian sesuai dengan keyakinan mereka, tidak ada masalah,” ujarnya.

Genius Umar menuturkan akan menjadi rancu jika SKB 3 Mentri diterapkan di sekolah sekolah yang memiliki budaya telah terbiasa pemakaian hijab untuk siswi di wilayahnya.

Walikota Pariaman itu mengaku telah siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya baik berupa teguran dalam bentuk lain atau sanksi sekalipun.

“Walaupun saya akan mendapatkan sangsi berupa teguran atau sangsi yang lainnya. Saya tidak akan melakukan hal tersebut, karena untuk Kota Pariaman kasus seperti itu tidak pernah ada, masyarakatnya merupakan masyarakat yang homogen, jadi tidak perlu ada aturan seperti itu dan biarkanlah berjalan seperti biasanya,” tutur Genius Umar.

Untuk itu dirinya meminta Pemerintah Pusat agar bisa memperhatikan budaya kearifan lokal, tutupnya menjelaskan. (jo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here