SUMBARTIME.COM-Gaung penolakan SKB 3 Mentri di Sumatera Barat (Sumbar) terus bergema.
Kamis 18 Februari 2021, bertempat di Gedung DPRD Propinsi Sumbar, sejumlah Organisasi Islam serta Unsur Tokoh Adat, MUI, anggota DPR serta anggota DPRD Propinsi berkumpul bersama membahas penolakan SKB 3 Mentri yang dianggap kontroversial di bumi Ranah Minang.
Dalam pertemuan tersebut, semua unsur lapisan masyarakat Sumbar tersebut sepakat menolak SKB 3 Mentri yang dianggap tidak sejalan dengan kearifan lokal daerah setempat yang menjunjung tinggi falsafah “Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah”
Salah satu tokoh yang hadir Buya Gusrizal Gazahar yang merupakan Ketua MUI Sumbar, mengatakan dengan tegas jika dirinya heran di negara Pancasila yang sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa namun aturan beragama di dalam negara ini dianggap tabu, ujarnya.
Menurut Buya, Adat dan Agama (Islam) di Ranah Minang ini tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling terikat. Soal menjaga dan menutup aurat bagi generasi muda muslim adalah bentuk dari kewajiban dalam beragama, dan bukanlah bentuk dari pemaksaan, sambungnya.
Dan itu telah sesuai dari bentuk tujuan pendidikan itu sendiri yakni menjadikan generasi muda Berakhlak mulia, sesuai dengan norma agama serta etika dalam bermasyarakat, paparnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, dalam paparanya menjelaskan, jika muatan SKB 3 Mentri itu dianggap tidak sejalan dengan kearifan lokal budaya Minangkabau.
Dirinya menilai terbitnya SKB 3 Mentri ditengah masyarakat Sumbar telah menimbulkan gejolak serta bentuk keresahan baru. Untuk itu dirinya sepakat secara bersama sama menolak SKB 3 Mentri dan meminta agar Pusat mencabut kembali, tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua LKAAM Sumbar Dt.Sayuti. Menurutnya, diterbitkannya SKB 3 Mentri itu, telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan baru di tengah masyarakat Ranah Minang. Untuk itu sebagai tokoh Adat dirinya mengimbau kepada seluruh ulama, Buya, Ustadz, menyampaikan kepada masyarakat melalui kotbah kotbah, ceramah, majelis taqlim, untuk menolak kehadiran SKB 3 Mentri tersebut.
Guspardi Gaus anggota DPR RI, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, dengan lirih dirinya menyebutkan jika dia telah melakukan upaya penentangan akan hadirnya SKB 3 Mentri yang dianggap tidak sejalan dengan kearifan lokal Minangkabau.
Dirinya menjelaskan, dalam rapat paripurna DPR RI, dia telah membawa aspirasi masyarakat Sumbar menolak terbitnya SKB 3 Mentri tersebut. Namun karena waktu serta ruang yang terbatas, Guspardi Gaus menganggap perjuangannya belum maksimal.
Untuk itu dia meminta agar Pemprov Sumbar harus menginisiasi peraturan daerah untuk mengakomodir kearifan lokal Sumbar dalam berpakaian pada lingkungan sekolah, tuturnya. (dei)
