Sumbartime-Fraksi Restorasi Nurani Indonesia (RNI) DPRD kota Solok, tidak menyetujui penambahan anggaran pada urusan Kepemudaan dan Olah raga dalam APBD perubahan tahun anggaran 2017 sebesar 20.695.081.385,27 rupiah, dengan tidak disetujuinya anggaran tersebut pembangunan GOR kota Solok terancam Gagal.
Didalam memenuhi kebutuhan masyarakat terahadap sarana dan prasarana olah raga yang presentatif, Pemerintah daerah kota Solok, melalui dinas Pemuda dan Olahraga telah mengajukan penambahan dana atau anggaran didalam APBD perubahan tahun 2017, dana yang diajukan sebesar dua puluh milyar lebih itu, dalam rencananya akan diperuntukan untuk pengadaan tanah lapangan sepak bola di kelurahan Laing.
Sesuai dengan peraturan yang ada, sebelum melakukan pengesahan APBD, pihak legislatif dan eksekutif terlebih dahulu melakukan pembahasan terhadap Ranperda yang diajukan, dan pembahasan tersebut berpuncak kepada pembahasan ditingkat gabungan komisi bersama tim pemerintah daerah, sehingga menghasilkan sebuah gambaran terhadap rincian rancangan anggaran yang akan disahkan, dan disampaikan didalam sidang paripurna.
Seperti yang disampaikan oleh Herdi Yulis (juru bicara anggota DPRD kota Solok), pada sidang paripurna dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Ranperda Kota Solok, tentang perubahan APBD kota Solok tahun anggaran 2017 menjadi Perda kota Solok 2017, di ruang sidang DPRD seempat, Jumat 13 Oktober 2017 lalu.
Dari paparan yang disampaikannya, pendapat akhir fraksi Restorasi Nurani Indonesia tentang perubahan APBD kota Solok tahun anggaran 2017, dapat diambil kesimpulan bahwa Fraksi tersebut tidak menyetujui penambahan dana yang diajukan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk pengadaan tanah pembangunan lapangan sepak bola serta untuk pembangunan gedung olah raga yang direncanakan.
Ketua Fraksi Restorasi Nurani Indonesia Yose rizal mengatakan, secara prinsip fraksi yang dipimpinnya itu sangat setuju sekali rencana pemerintah daerah kota Solok melakukan pembangunan gelangang olah raga, namun setelah melakukan pembahasan ditingkat komisi, terkait dengan penambahan anggaran untuk pengadaan tanah GOR tersebut, ditemui beberapa masalah terhadap objed tanah yang ada.
Fraksi Restorasi Nurani Indonesia menemukan bahwa didalam sertifikat induk tanah tetsebut, juga ada lebih kurang 31 sertifikat dengan nama yang berbeda, berdasarkan dari hal itu dalam melakukan penggantian tanah serta proses balik nama Sertifikat ke pihak pemerintah daerah akan terjadi kendala, maka dari pada itu dikatakannya, OPD yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyelesaikan proses hukum nya.
” Kami dari Fraksi Restorasi Nurani Indonesia tidak akan pernah menyetujui dan tidak bertanggung jawab atas pencairan dana ganti rugi tanah tersebut, apabila proses hukumnya tidak diselsaikan terlebih dahulu ” papar Yoserizal yang juga ketua partai Nasdem di kota Solok.
Fraksi Restorasi Nurani Indonesia bukan bermaksud untuk menghalangi pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, kami hanya tidak mau jika pemerintah daerah mendapatkan masalah hukum dikemudian hari, ungkap Ketua Fraksi mengakhiri. (Gia)
