SUMBARTIME.COM-Terkait polemik kisruh persoalan Pajak Air Permukaan (PAP) di PLTA Koto Panjang yang dinilai telah merugikan Sumatera Barat, Supardi Ketua DPRD Propinsi Sumbar angkat bicara.
Saat ditemui di salah satu kafe kawasan Kota Payakumbuh, Jumat (7/6) sore, politisi asal partai Gerindra tersebut mengaku sangat tidak setuju jika hak Sumbar atas retrebusi hasil pajak dihilangkan dan hanya dinikmati oleh kawasan tertentu saja.
Lebih jauh Supardi menjelaskan, harusnya Dirjen Keuangan daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memahami sejarah terkait keberadaan PLTA Koto Panjang, sebelum mengambil keputusan.
“Banyak air mata warga Sumbar khususnya Nagari Tanjung Pauh dan Tanjung Balik, Kabupaten Limapuluh Kota, yang jatuh terkait keberadaan waduk PLTA tersebut,” timpalnya.
Selain itu menurut Supardi lagi, Dirjen Keuangan Daerah yang dijabat oleh seorang Plt, diduga telah keliru menafsirkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga mengeluarkan surat bernomor 973/2164/KEUDA/2020 tertanggal 5 Mei 2020, yang menyatakan Riau adalah daerah satu satunya menerima PAP PLTA Koto Panjang sehingga otomatis Sumbar kehilangan atas haknya.
Tentu saja surat tersebut telah memicu konflik dan kisruh publik, tuturnya lagi. Seharusnya yang lebih diutamakan adalah kawasan penyuplai air ke waduk tersebut, tandas Supardi.
Selama ini kawasan penyupali air untuk waduk PLTA Koto Panjang berasal dari daerah Hulu yang terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota. Di kawasan Koto Panjang (Limapuluh Kota) ada terdapat lahan hutan 150 ribu Hektare yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anakanak sungai, terus ke sungai dan bermuara di Danau Koto Panjang.
Setiap Tahun Pemprov Sumbar menganggarkan dana sebesar Rp 2 Milyar untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) demi pengamanan dan penjagaan hutan agar tetap terlindung dan terjaga.
Supardi juga menegaskan jika ada yang mengatakan Sumbar tidak berhak atas PAP PLTA Koto Panjang, dengan alasan tidak ada berkontrobusi, maka seseorang itu perlu untuk belajar sejarah kembali. Selain itu dirinya juga mengatakan, persoalan PLTA Koto Panjang tersebut bukan berapa Sumbar mendapatkan hasil rupiah, tapi ini lebih menegakan marwah serta harga diri daerah, tutupnya. (aa)
