SUMBARTIME.COM-Ribuan warga Luhak Limopuluah (Payakumbuh dan Limapuluh Kota) yang tergabung dalam Ormas Islam dan Ormas Kepemudaan mendatangi Kantor DPRD Payakumbuh, Jumat (24/7) siang.
Kedatangan ribuan massa tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan Rancangan Undang Undang (RUU) HIP/BPIP yang dinilai adalah misi terselubung untuk mengganti dan merubah Pancasila.
Setidaknya ada 8 poin tuntutan mereka kepada para Wakil Rakyat terkait penolakan RUU HIP/BPIP tersebut.
Pertama, Ormas Islam dan Ormas kepemudaan MENDUKUNG penuh Maklumat MUI Pusat dan MUI Sumbar terkait penolakan RUU HIP/BPIP yang terindikasi merupah Pancasila menjadi trisila dan ekasila.
Kedua, Menolak RUU HIP/BPIP menjadi Undang Undang dan meminta DPR RI untuk menghentikan proses pembahasan tersebut untuk selamanya.
Ketiga, Meyakini jika upaya merubah Pancasila yang telah final sebagai dasar negara dan berbangsa menjadi Trisila maupun Ekasila merupakan sebuah perbuatan dan tindakan makar dan para pelakunya harus ditangkap dan diadili.
Ke Empat Meminta MPR RI untuk melaksanakan Sidang Istimewa dan memberhentikan Presiden Jokowidodo jika terbukti membiarkan adanya upaya kelompok tertentu yang terindikasi ingin mengacak acak dan merubah dasar Negara.
Kelima, Menolak RUU HIP/BPIP yang diajukan Pemerintah ke DPR RI. Keenam, menolak pengakuan hari lahir Pancasila pada tanggal 1Juni 1945 dan hanya mengakui Pancasila 18 Agustus 1945 seperti yang telah disepakati oleh Founding Father dan para ulama di zamannya.
Ketujuh, menolak adanya kriminilisasi ulama serta para tokoh yang kritis terhadap pemerintahan. Kedelapan Menolak lahir, tumbuh dan bangkitnya Neo PKI serta mengakampanyekan perang terhadap kelompok ini.
Semetara itu, Ketua DPRD Payakumbuh, Agus Hamdi, serta beberapa unsur pimpinan dan anggota lainnya, bersama Kapolres Payakumbuh, AKBP Dony Setiawan, Perwakilan Dandim 0306/50 Kota dan Sekda Payakumbuh, Rida Ananda, menerima perwakilan ormas untuk melakukan dialog dan hearing terkait penolakan RUU HIP/BPIP tersebut.
Saat itu, perwakilan ormas meminta agar DPRD Payakumbuh bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR RI agar RUU yang dinilai telah mencedrai kehidupan dan berbangsa di Negara NKRI ini agar dicabut dan dihapus.
Menjawab permintaan delegasi Ormas tersebut, Ketua DPRD Payakumbuh Agus Hamdi serta unsur pimpinan dan anggota lainnya, sepakat jika aspirasi ormas mereka tampung dan akan sesegera mungkin untuk mneyampaikannya ke pusat.
Lebih jauh Agus Hamdi mnejelaskan, secara pribadi pribadi dirinya yakin jika personil DPRD mendukung penuh apa yang kini menjadi tuntutan beberapa Ormas tersebut. Namun secara kelembagaan tentu harus mengikuti mekanisme serta prosedur yang sesuai dengan aturan paparnya.
Sebagai bukti dirinya serta mayoritas personil anggota DPRD mendukung aspirasi ormas, dirinya serta beberapa anggota siap dan menerima ajakan untuk ikut berorasi di atas panggung di depan ribuan massa, ujarnya kepada para perwakilan ormas. (rd)
