Tuding Gubernur dan Kadisidik Sumbar Rampas Aset SMA Cendikia Agam, Yayasan YBICM Tempuh Jalur Hukum

SMA Negeri Agam Cendikia

SUMBARTIME.COM-Polemik antara Yayasan Bina Insan Cendekia Madani (YBICM), versus Gubernur serta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Propinsi Sumbar, kembali memanas, terkait persoalan status keberadaan SMA Negri Agam Cendikia, yang tak kunjung usai.

Senin 31 Agustus 2020, Ketua Yayasan YBICM, Walneg, bersama kuasa hukumnya Dahlan Pido mendaftarkan gugatan ke PN Padang, terkait dengan tudingan telah terjadi perampasan Aset SMA Negri Agam Cendikia oleh Gubernur dan Kadisdik Sumbar.

Iklan

Menurut keterangan Walneg, kepada awak media menjelaskan pihaknya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negri Padang, terkait adanya surat pemberitahuan dari Kepala Sekolah SMA Negeri Agam Cendikia dengan Nomor 421.3/253/SMAN-Ag.Cend/VIII-2020 Tertanggal 19 Agustus, perihal pemberitahuan pengosongan aset sekolah kepada YBICM, ujarnya.

“Atas dasar surat tersebutlah kami melayangkan gugatan secara perdata, ke pengadilan Negri,” ungkap Walneg.

Di jelaskan, gugatan yang dilayangkan oleh pihak Yayasan tersebut adalah merupakan puncak perseteruan pihaknya dengan Dinas Pendidikan Sumbar, sejak tahun 2017 silam, yakni sejak adanya Peraturan Kemendikbud yang memindahkan SMA Negeri di bawah naungan Propinsi, paparnya.

Walneg juga mengungkapkan jika dua aset bangunan milik Yayasan YBICM berupa dua mess dan satu kantor yang berlokasi di Tanjung Raya Agam, telah dikuasai oleh Dinas Pendidikan Sumbar.

Ungkap Ketua Yayasan YBICM itu lagi, mengatakan jika awal berdirinya pada Tahun 2004, telah terjadi MoU dengan Bupati Agam di masa itu yang menjelaskan Jika SMA Cendikia merupakan sekolah Negeri, sementara pendidikan plus serta asrama dikelola oleh pihak yayasan. Hal ini sudah banyak di praktekan oleh sekolah pendidikan plus di Indonesia, jelasnya.

Namun sejak keluarnya peratauran Kendikbud, terkait SMA dibawah naungan Propinsi, nasib yayasan yang mendirikan sekolah SMA Cendikia Agam, sudah tidak dianggap bahkan terusir dari lokasi, ungkapnya miris.

Padahal tuturnya lagi, sejak Tahun 2017 pihak Yayasan sudah berusaha menyelesaikan polemik ini dengan jalan dialog. Bahkan pihaknya juga menawarkan 3 opsi kepada Propinsi Sumbar terkait keberadaan Sekolah.

Adapun opsi yang pertama adalah pihak yayasan melepaskan sepenuhnya pengelolaan sma Cendikia, dengan pihak Dinas Pendidikan Propinsi mengganti seluruh aset dengan nilai total Rp 16 Milyar hingga Rp 22 Milyar.

Sementara untuk opsi kedua yakni, memeberikan hak pengelola kepada pihak yayasan dengan status sekolah adalah Swasta. Dan pada opsi ketiga adalah melanjutkan kerja sama antara pihak Yayasan dengan Dinas Pendidikan Sumbar, dalam berbagi peran mengelola SMA Cendikia.

Namun faktanya, ketiga opsi yang ditawarkan oleh pihak yayasan ditolak semuanya oleh pihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar. Pada Tahun 2019 dimasa Kapolda Sumbar, Fakhrizal, sekolah SMA Cendikia ini ingin dikembalikan lagi dalam bentuk Swasta, namun saat itu pihak Disdik Sumbar selalu mengulur ulur waktu memprosesnya hingga saat sekarang menjadi polemik dan kemelut, pungkas Walneg.

Sementara itu Penasehat Hukum YBICM, Dahlan Pido, megungkapkan, jika selain melayangkan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Padang, pihaknya juga berencana akan melaporkan secara pidana ke Polda Sumbar pada Selasa 2 September 2020, terangnya.

Terpisah, Kadisdik Sumbar, Adib Alfikri, saat dikonfirmasi oleh awak media, terkait persoalan polemik SMA Negri Agam Cendikia, menjelaskan secara umum, pihaknya menghargai langkah yang ditempuh oleh yayasan YBICM. Namun ujarnya lagi, Disdik Sumbar mengingatkan jika persoalan tersebut sudah dibahas oleh Inspektorat Kemendikbud dan Pemprov Sumbar, dan hasilnya tidak ada yang namanya sekolah Negeri di kelola oleh Yayasan.

Bahkan, ungkapnya lagi, saat pihak Yayasan YBICM tidak menerima keputusan tersebut, pihaknya menawarkan status sekolah itu menjadi Swasta dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak Yayasan, namun YBICM tidak serius dalam pengurusannya.

Intinya jelas Adib Alfikri lagi, tidak ada lazimnya Pemerintah yang mengurus izin sekolah swasta, namun haruslah dari pihak yayasan yang aktif. Saat diserahkan pengurusan status sekolah, pihak yayasan malah berharap pemerintah yang proaktif menyelesaikannya. Tentu saja itu tidak memungkinkan, tutupnya. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here