SUMBARTIME.COM-Beredar video salah satu anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Marsanova Andesta sedang marah marah terkait lambatnya bantuan akibat dampak Covid 19 yang diturunkan Pemkab setempat.
Video yang berdurasi 3 menit 4 detik dan diduga berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, Marsanova Andesta mempertanyakan apa alasannya bantuan dampak krisis akibat corona itu belum dicairkan oleh Pemkab.
Padahal menurutnya lagi semua anggaran perjalanan dinas seluruh anggota DPRD dipotong dengan alasan untuk bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak.
Saat dihubungi melalui telepon seluler Senin (27/4) siang, Marsanova Andesra membenarkan video tentang dirinya marah marah tersebut. Menurutnya peristiwa itu terjadi pada Senin 27 April 2020 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Limapuluh Kota.
Dijelaskan, yang bersangkutan bersama anggota Komisi II DPRD Kabupaten Limapuluh Kota memdatangi Dinas Sosial setempat untuk mempertanyakan alasan lambatnya penanganan terkait penanggulangan bantuan bagi warga terdampak akibat Covid 19.
Padahal tutur Andes, DPRD menyetujui untuk anggaran penangganan wabah copid 19 yang sudah dirasionalisasi sebesar 15 milyar untuk tahap awal. Hal itu disepakati jauh jauh hari sebelumnya yakni sekitaran 2 bulan silam. Selanjutnya Pemkab mengajukan kembali rasionalisasi tahap ke dua. Dan kembali DPRD menyetujui.
Tidak itu saja, bahkan Lembaganya juga menyetujui setiap pokir anggota dewan dipotong yang totalnya dan sebanyak 3.5 milyar untuk diberikan kepada masyarakat langsung sebagai bantuan. Namun sampai sekarang kenapa bantuan tersebut belum turun juga, sementara warga Limapuluh Kota sudah menjerit, papar Andes.
“Seharusnya Dinas Sosial sebagai ujung tombak dalam menanggulangi dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat harus bekerja cepat seperti yang diperintahkan atasan nya. Namun pada kenyataannya hanya tong kosong nyaring bunyinya,” tandasnya kesal.
Untuk itu DPRD Limapuluh Kota berharap, agar persoalan mendasar yang sedang dirasakan oleh warga masyarakat harus diselesaikan, dan jangan seperti tong kosong nyaring bunyinya serta sibuk pencitraan semata, tutupnya lagi.
Terpisah, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan saat dihubungi oleh awak media, secara umum dia meminta maaf atas keterlambatan bantuan yang turun bagi warga masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid 19 ini, ujarnya.
Namun Dijelaskan lagi olehnya, keterlambatan itu bukanlah disengaja, namun ada kendala serta persoalan di lapangan dalam mendata warga masyarakat yang benar benar membutuhkan demi mencapai rasa keadilan dan tepat sasaran, tuturnya.
Persoalan makin rumit ketika Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Limapuluh Kota yang dia pimpin sudah 4 tahun vakum akibat terabaikan. Selama ini yang turun melakukan pendataan terhadap warga kurang mampu adalah TKPKD. Namun akibat kurang diperhatikan, dengan sendirinya semua anggota mengundurkan diri.
Adapun terkait pendataan akibat krisis ekonomi yang disebabkan pandemi Covid 19 di Limapuluh Kota, saat ini Pemkab hanya menggunakan Jaringan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) semata, papar Ferizal.
Namun menurut Ferzial Ridwan lagi, pihaknya berjanji persoalan ini akan diselesaikan secara cepat. Dirinya optimis Pemkab bisa dengan bijak dan berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk menyalurkan bantuan demi keberlangsungan hidup masyarakat, tutupnya. (aa)
