SUMBARTIME.COM, BUKITTINGGI– Buntut dari debat panas antara DPRD Kota Bukittinggi dengan HMI Cabang Bukittinggi terlihat belum redup. Klarifikasi dari masing-masing pihak menjadi topik hangat diseputaran Bukittinggi.
Praktisi Hukum. Dafriyon SH, MH, menyoroti masalah ini, Ia menyatakan bahwa DPRD Bukittinggi harus fokus pada hal-hal yang prioritas. “DPRD Bukittinggi harus fokus terhadap pengawasan, serta upaya peningkatan ekonomi masyarakat, agar PAD Bukittinggi bisa meningkat, itu adalah hal prioritas, jangan terjebak dengan kehebohan yang terjadi dengan mahasiswa”, ujar Dafriyon.
Advokat yang mantan aktivis ini, juga menyampaikan bahwa ada dugaan gerakan mahasiswa ini tidak murni, serta alibi dalam klarifikasi mahasiswa dinilai lemah, dan tidak sesuai dengan isu-isu yang ada saat ini.
Berita Terkait : Pasca Audiensi Panas DPRD Bukittinggi dengan HMI Bukittinggi Alwi : “Sulit Mengatakan Posisi HMI Masih Netral”
“ Kita menduga, sekali lagi menduga, bahwa gerakan mahasiswa ke DPRD Bukittinggi tidak murni. Saya dulunya juga aktivis, saya menilai dengan asumsi publik, bahwa ada dugaan perlemahan untuk Perwako 40/41.
Mahasiswa justru datang ke DPRD menuntut perda-perda yang sebenarnya sudah ada, kalau mau menyampaikan aspirasi untuk perubahan perda, tentu harus dengan bahan, bukan dengan keributan”, ujar Dafriyon.
Perbedaan antara isu masyarakat Bukittinggi dengan aspirasi mahasiswa inilah, yang membuat dugaan Dafriyon bisa ditunggangi kepentingan politis dari pejabat negara. “ Jika terbukti ada pejabat negara yang menunggangi, ini sudah masuk ranah pidana, polisi bisa saja diminta untuk investigasi terhadap masalah ini.
Karena sesuai undang-undang, seorang pejabat negara tidak boleh melakukan provokosi, apalagi DPRD itu adalah lembaga negara, lembaga-nya rakyat, dan rakyat tidak boleh diprovokasi ” tegas Dafriyon.
Terkait Perwako 40/41, Dafriyon menjelaskan bahwa itu adalah keputusan negara yang sah, karena itu terkait dengan aset-aset negara dan pendapatan asli daerah.
Ia sendiri siap melaporkan ke KPK jika Perwako 40/41 itu dicabut. “ Jika Perwako 40/41 itu dicabut, Saya siap menjadi orang yang pertama melaporkan ke KPK, karena Saya menilai secara hukum, akan ada unsur kerugian negara yang ditimbulkan dari pencabutan tersebut” terang Dafriyon.
Dafriyon menambahkan, bahwa DPRD Bukittinggi jangan terpancing dengan segala upaya-upaya pelemahan Perwako 40/41. Ia menyatakan bahwa hasil dari Perwako 40/41 itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, bukah hanya untuk kelompok pelaku ekonomi tertentu. “Banyak manfaat yang diambil dari Perwako 40/41, maka dari itu setiap calon pejabat yang ikut pilkada atau pileg nanti, berhati-hatilah dalam memberikan janji, berjanji-lah dengan kualitas ilmu, bukan nafsu” lanjut Dafriyon.
