Serapan Anggaran Rendah, APBD 2022 Limapuluh Kota Dipotong, THL Terancam!

Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota

SUMBARTIME.COM-Dalam rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tentang penyampaian pendapat akhir Fraksi Fraksi terhadap RAPBD Tahun anggaran 2022 yang berlangsung di gedung rakyat setempat Selasa 9 November 2021, terungkap jika telah terjadinya pemotongan anggaran untuk APBD 2022 mendatang.

Berdasarkan pandangan umum beberapa Fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicaranya masing masing, terungkap jika akibat rendahnya serapan anggaran belanja daerah setempat pada APBD 2021, dan tidak mencapai target, maka telah terjadi pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) di APBD Tahun anggaran 2022 mencapai sebesar Rp 32.887.263.796-.

Iklan

Hal hasil dengan telah terjadinya pemotongan tersebut, membuat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota bersuara dan meminta kepada Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo, sebagai Kepala roda Pemerintahan di daerah setempat agar bisa mengevaluasi kinerja perangkat OPD yang dianggap gagal hingga tidak mencapai target terkait dalam mengevesienkan penggunaan anggaran sehingga harus mendapatkan sanksi dari Pusat berupa pemangkasan.

Seperti yang diungkapkan oleh Sastri Andiko Dt Putiah. Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat tersebut mengungkapkan jika untuk anggaran APBD Tahun 2022 telah terjadi pemotongan sehingga penerimaan anggaran DAU berkurang dari Tahun 2021 mencapai hampir 33 Milyar, terangnya.

Menurutnya terjadinya pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat karena dinilai telah gagal mencapai target pembelanjaan daerah.

“Belanja daerah sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Maka daerah yang memperlambat serapan APBD mendapatkan sanksi tegas berupa pemotongan anggaran,” ulas Sastri Andiko.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, sebagai pihak pengguna anggaran, harusnya Pemkab Limapuluh Kota melalui seluruh perangkat OPD yang ada bisa memaksimalkan pembelanjaan daerah yang dimulai pada triwulan kedua. Namun faktanya lagi, masih banyak OPD OPD yang ada hingga memasuki bulan kelima Tahun 2021 masih belum membelanjakan anggaran mereka.

“Kita tidak tahu terkait hal ini, apakah ada permainan untuk mengambil keuntungan dengan memarkirkan uang mereka di perbankan dengan cukup lama, atau apalah hingga harus terlambat menggunakan anggaran yang mereka miliki di masing masing OPD,” paparnya.

Padahal tutur Sastri Andiko lagi, Pemerintah Pusat pada kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berharap kepada daerah daerah mempercepat realiasi anggaran utamanya untuk belanja modal seperti belanja barang dan jasa agar perputaran serta peredaran uang benar benar terjadi ditengah masyarakat.

Dengan cepat direalisasikannya belanja modal sejak triwulan kedua maka diharapkan mampu memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Namun faktanya Pemkab Limapuluh Kota gagal melakukan hal tersebut hingga harus mendapatkan Finalti berupa pemangkasan anggaran dari Pusat, tutup Sastri Andiko.

Hal senada juga diungkapkan oleh Zukron, anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota lainnya dari Partai PKS. Menurutnya akibat terjadinya pemotongan anggaran yang nilainya cukup besar untuk sekelas daerah setempat, maka patut dikuatirkan hal tersebut bisa berdampak bagi ribuan Tenaga Harian Lepas (THL).

Menurutnya selama ini untuk membayar honor ribuan THL yang bekerja di Pemkab setempat, anggarannya diambil dari DAU. Namun dengan terjadinya pemotongan anggaran, akan berakibat beratnya Pemkab Limapuluh Kota membayar honor ribuan THL.

“Ini yang kita Kuatirkan. Kita tidak ingin cerita beberapa THL di Dinas Sosial setempat dirumahkan akibat honor yang tidak terbayarkan,” ungkap Zukron.

Harusnya jika TAPD Pemkab Limapuluh Kota sebagai pengguna anggaran jeli dan memprediksi akan banyak terdampak bila terjadi pemotongan anggaran, di Triwulan kedua, telah bisa mendorong OPD untuk mempergunakan anggaran utamanya belanja modal.

Namun sayangnya harapan tersebut tidak tercapai, sehingga daerah harus mendapatkan sanksi berupa pemangkasan anggaran dan dampak utamanya terindikasi akan terjadi evaluasi keberadaan THL di setiap OPD yang ada guna untuk evisiensi penggunaan anggaran daerah, tutup Zukron. (aa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here