Sumbartime – Krisis politik dan ekonomi yang melanda Sri Lanka saat ini memiliki akar yang dalam dalam masalah korupsi. Krisis ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang terkait erat dengan korupsi,
Korupsi diduga telah merusak fondasi negara ini tersebut
Untuk itu saya coba merangkum bagaimana korupsi telah berperan dalam memicu krisis tersebut.
1.Pengaruh Otoriter dan Dominasi Elit
Pertama-tama, otoritas otoriter yang telah mendominasi Sri Lanka telah menciptakan sistem ekstraktif yang dikuasai oleh elit-elit tertentu. Selama beberapa dekade, lingkungan politik di negara ini telah membentuk dan mengonfigurasi struktur ini. Penangkapan oleh elit-elit ini telah menjadi faktor sentral dalam memicu krisis saat ini.
- Pemerintahan Keluarga dan Pemerintahan Militer
Model otoriter yang diterapkan oleh pemerintahan Gotabaya Rajapaksa telah menggeser struktur korupsi menuju monopoli yang terpusat pada keluarga pertama dan pemerintahan militer. Elit-elit yang kuat mendukung model ini, yang menghilangkan persaingan dan mengurangi akuntabilitas.
- Korupsi Sebagai Penyebab Krisis
Krisis ekonomi Sri Lanka pada akhirnya dipicu oleh tingkat korupsi yang tinggi. Model otoriter yang diperkenalkan oleh pemerintah gagal melawan korupsi, dan mekanisme lintas batas juga gagal karena kurangnya kredibilitas dan komitmen di tingkat nasional.
- Faktor Eksternal
Selain itu, faktor eksternal seperti peran China di Sri Lanka juga mempengaruhi krisis ini. Kehadiran intervensi negara lain di Sri Lanka memiliki dampak terhadap perebutan elite dan memperburuk situasi.
- Krisis Ekonomi sebagai Akibat
Krisis ekonomi Sri Lanka adalah contoh nyata bagi banyak negara berkembang yang berjuang melawan korups terutama bagi bangsa kita Indonesia. Pemerintahan keluarga otoriter yang didukung oleh kekuatan eksternal telah merusak proses anti-korupsi negara ini. Kejahatan ekonomi yang melibatkan korupsi adalah pendorong utama kemiskinan dan krisis ekonomi.
Dengan menggali akar korupsi dan dampaknya pada krisis saat ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas situasi di Sri Lanka dan mendukung upaya untuk mengatasi korupsi serta memulihkan stabilitas ekonomi dan politik negara tersebut.
Diduga saat ini Suap dan korupsi berkembang di setiap lembaga pemerintahan di Sri Lanka. Meskipun negara ini bangkrut secara finansial, korupsi dan penjarahan kas negara diduga masih terus berkembang dan merajalela di negara tersebut.
Kasus-kasus seakan terus bermunculan seperti Skandal impor makanan, skandal gas memasak, pupuk, bahan bakar, dan batu bara, dll.
Praktik-praktik korup jelas sangat menguntungkan, politisi dan administrator dengan gigih menolak perubahan. Mereka nyaman dengan “status quo” dan bersemangat untuk melanjutkan sistem yang buruk ini yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan suap dan praktik korup lainnya.
Dampak korupsi di Srilanka cukup mengerikan rak-rak supermarket kosong dan restoran-restoran tidak dapat menyajikan makanan lengkap karena kekurangan makanan yang parah dan inflasi yang tinggi.
Warga Sri Lanka harus berhemat dan mengurangi pengeluaran mereka, bahkan hanya makan dua kali sehari. Situasi ini memberikan dampak besar pada kehidupan sehari-hari banyak orang di negara tersebut.
Cadangan devisa Sri Lanka juga mengalami penurunan drastis sejak Presiden Gotabaya Rajapaksa mulai menjabat pada tahun 2019, mengurangi dari $7,5 miliar menjadi $3,1 miliar pada Desember tahun lalu, terutama karena pendapatan dari sektor pariwisata menurun akibat pandemi.
Hal ini telah menyebabkan Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi dan keuangan yang serius, dengan tekanan terhadap nilai tukar mata uang dan pertumbuhan inflasi yang signifikan.
Negara ini memiliki utang luar negeri yang besar, dengan hampir $7,3 miliar jatuh tempo tahun ini. Namun, pemerintah Sri Lanka terlibat dalam perdebatan apakah harus memprioritaskan pembayaran utang luar negeri atau menyediakan makanan bagi warga yang kelaparan.
Hal ini menciptakan situasi yang sulit di mana pemerintah harus memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya keuangan yang terbatas.
Pemerintah harus lebih fokus pada upaya meringankan penderitaan rakyat dengan mengimpor kebutuhan pokok seperti beras, susu, dan minyak mentah untuk listrik.
Situasi inflasi makanan yang tinggi juga menjadi masalah serius, dengan inflasi mencapai 21,5% pada Desember. Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 500.000 warga Sri Lanka telah terjerumus ke dalam kemiskinan sejak dimulainya pandemi Covid-19.
Ini adalah tantangan besar bagi negara tersebut, dan solusi untuk mengatasi krisis ini menjadi fokus utama dalam agenda politik dan ekonomi Sri Lanka.
Warga harus mengambil keputusan sadar dan inisiatif strategis untuk secara damai mengubah tren yang mengkhawatirkan ini dan benar-benar mengubah sistem politik di Sri Lanka.
Masyarakat harus memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas keruntuhan ekonomi, suap, dan penjarahan dana publik, serta premi pinjaman yang diekspor dari negara selama bertahun-tahun, diadili sesuai dengan konstitusi.
Sebagai masyarakat Indonesia dan bangsa besar kita rakyat terutama pemerintah Indonesia harus belajar dari situasi Sri Lanka agar kita tidak bernasib sama di kemudian hari.
Penulis : Trio Muharis.
