Oleh Muhammad Ridha
(Praktisi)
JAKARTA – Sudah berkali-kali saya menonton film “G30S/PKI”, film propaganda yang dulu nyaris wajib tayang di layar TVRI setiap akhir September. Dan setiap kali menonton, saya sadar: saya terdoktrinisasi.
Walaupun saya tetap tak pernah jatuh cinta pada Orde Baru, film itu menanamkan sesuatu yang sulit dihapuskan. Bukan karena narasinya yang halus, atau akting yang mengguncang, melainkan karena pengulangan, simbol, dan atmosfer ketakutan yang sengaja dipelihara.
Saya terdoktrin untuk dua hal sekaligus: mencintai dan membenci.
Pertama, saya dipaksa mencintai para pahlawan yang gugur pada malam pengkhianatan itu. Ratapan dan adegan yang diiringi lagu “Gugur Bunga” membuat bulu kuduk merinding, sekaligus menorehkan luka dalam ingatan kolektif.
Lagu itu, dengan lirih nan syahdu, seperti mantra yang menanamkan rasa hormat, sekaligus air mata. Saya belajar mencintai perjuangan para pahlawan, bahkan sebelum memahami politik atau sejarah yang melingkupinya.
Namun di sisi lain, saya juga dipaksa membenci. Membenci komunisme. Membenci PKI. Membenci ideologi yang digambarkan dalam film itu sebagai mesin pengkhianatan dan kekejaman.
Pelajaran sejarah di sekolah ikut mempertebal narasi ini: komunisme adalah bahaya laten, ancaman abadi, musuh yang tak boleh diberi ruang hidup.
Baru setelah dewasa, ketika membaca lebih luas tentang sejarah dan ideologi dunia, saya sadar: komunisme memang gagal memberi kesejahteraan di banyak negara.
Uni Soviet bubar, Tiongkok berubah jalur dengan kapitalisme pasar, Korea Utara terjerembab dalam isolasi, Kuba miskin berkepanjangan. Aneh rasanya masih ada yang tergoda dengan ideologi itu, padahal bukti kegagalannya berserakan.
Komunisme di Indonesia hari ini bukan lagi gerakan nyata, melainkan isu yang dijadikan alat perang opini oleh elite, dipakai sesuai kebutuhan, baik untuk ekonomi, politik, maupun sekadar menakut-nakuti lawan.
Namun, saya juga belajar: setiap ideologi, betapa pun cacatnya, selalu lahir dengan janji. Komunisme menjanjikan kesetaraan sosial, penghapusan kemiskinan, dan solidaritas kolektif.
Tetapi di balik janji itu, kenyataan yang muncul adalah pembatasan kebebasan individu, hilangnya insentif untuk berinovasi, dan birokrasi kaku yang melumpuhkan masyarakat.
Sejarah komunisme di Indonesia memang panjang, dari lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga tragedi 1965 yang meninggalkan trauma besar. Film “G30S/PKI” adalah fragmen propaganda dari masa itu, sekaligus pengingat betapa kuatnya media dan pendidikan dalam membentuk persepsi.
Kini, setelah melewati dekade penuh manipulasi dan narasi sepihak, mungkin sudah saatnya bangsa ini belajar memilah: mana memori, mana propaganda; mana sejarah, mana manipulasi.
Saya tetap bersyukur Indonesia tidak berhaluan komunis. Tetapi saya juga sadar: kebebasan berpikir harus dijaga, agar kita tidak kembali menjadi korban doktrin yang dipaksakan, apa pun ideologi dan siapa pun penguasanya.
