SUMBARTIME.COM-Pembatalan surat pencekalan terhadap Mayor Jendral ( Purn) Kivlan Zen memantik sorotan dan reaksi dari berbagai kalangan.
Salah satunya yang ikut mengritisi adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Melalui akun Twitternya politisi tersebut mengatakan
Pembatalan panggilan, pembatalan cekal dan semua yang maju mundur hanya menunjukkan bahwa hukum kita diatur segelintir orang, tulisnya, Sabtu (11/5).
Fahri Hamzah juga menduga jika hukum ini tidak saja milik segelintir orang namun dipegang kendali oleh kekuatan tertentu.
“(Hukum) Diatur pakai uang atau otot. Siapa yang kuat (berarti) aman. Siapa yang lemah punah, hukum pandang bulu,” tandasnya.
Sebelumnya pada beberapa waktu kemaren, mantan
Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal (purn) Kivlan Zen sempat dikeluarkan surat cekal keluar negri untuknya oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham, terkait dugaan penyebaran berita hoax dan makar.
Namun tidak berselang lama dari terbitnya surat pencekalan, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) telah mengeluarkan surat pembatalan pencekalan Kivlan Zen dengan surat bernomor B/3248a-Res-1.1.2-V/2019/Bareskrim. (bn)
