BUKITTINGGI – Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, LC, MA, menyampaikan pandangannya terkait beban kerja yang akan dihadapi oleh Walikota terpilih pada 2025 mendatang.
Dalam reses perorangan pertama yang digelar di halaman rumah dinas Ketua DPRD, kawasan Belakang Balok, Selasa (10/9/2024), Syaiful Efendi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara hati-hati mengingat keterbatasan dana yang ada.
Reses kali ini merupakan bagian dari Masa Sidang I Tahun 2024/2025 dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Camat ABTB, lurah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Syaiful Efendi mengungkapkan, “Beban kerja yang diemban oleh Walikota terpilih di 2025 mendatang akan sangat berat, terlebih dengan keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, hal ini tidak akan mengurangi kualitas layanan publik bagi masyarakat Bukittinggi.”
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak lepas dari mandatoris yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Mandatoris dari pemerintah pusat sangat banyak, di antaranya adalah kewajiban pengalokasian anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20%, kesehatan 10% (di luar gaji pegawai), dan sarana prasarana pelayanan publik sebesar 40%, sementara gaji pegawai dibatasi maksimal 30%,” ungkapnya.
Syaiful Efendi menambahkan, Walikota Bukittinggi harus cermat dalam mengelola keuangan daerah, dengan memperhatikan berbagai kerumitan dalam anggaran. “Dengan APBD Bukittinggi yang hanya sebesar Rp. 657 miliar pada tahun 2024, Walikota harus mampu menuntaskan kerumitan anggaran tersebut dengan baik.”
Pada kesempatan ini, Camat ABTB, Hastin Atas Asih, juga memberikan apresiasi terhadap Syaiful Efendi yang dipilih sebagai wakil rakyat dan merasa bangga atas terpilihnya beliau sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Hastin juga menyampaikan beberapa isu yang perlu perhatian lebih, seperti revitalisasi tebing bibir ngarai, pengawasan terhadap pelajar yang merokok di sekitar Belakang Balok, serta kebutuhan lahan pemakaman bagi suku pendatang.
“Selain itu, kami juga mengharapkan perhatian lebih terhadap pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah, yang saat ini menjadi masalah di tengah masyarakat,” tambahnya.
Acara reses ini menjadi momen penting bagi masyarakat Bukittinggi untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan langsung dari Ketua DPRD mengenai berbagai kebijakan dan tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang. (Alex)
