” KELUARGA KORBAN SALAH TANGKAP ? ” TUNTUT KEADILAN DI PN KOTO BARU SOLOK

Pihak keluarga salah tangkap tuntut keadilan di PN Solok

Sumbartime-Puluhan masyarakat Nagari Sangir Solok Selatan,  Senin 12 Februari 2018 mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Koto Baru Solok dengan membawa Pamlet  berisikan tulisan pembelaan terhadap delapan orang kerabatnya yang ditangkap oleh jajaran Polres Solok Selatan pada Senin (15/1) 2018 lalu,  penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian  itu disinyalir karena mereka telah mencuri buah kelapa Sawit milik Koperasi Binaan Masyarakat (Bima) I Nagari Abai Kecamatan Sangir Solok Selatan, sehingga kasusnya itu sampai ke meja hijau.

Dari informasi yang dirangkum www.sumbartime.com di PN Koto Baru Solok, Penangkapan delapan orang warga Sangir itu adalah berdasarkan laporan dari Buyung R yang katanya pengurus Koperasi Bima I tersebut, namun dilain pihak berkata lain, seperti yang diungkapkan oleh Samsuardi Nofrizal, SH,  Kuasa hukum Jamaris Cs (warga yang ditangkap) mengatakan bahwa kelapa Sawit yang diambil oleh Jamaris Cs itu adalah miliknya sendiri, dan ironisnya si pelapor disinyalir telah tidak lagi menjadi pengurus koperasi.

Iklan

Lebih jauh kuasa hukum itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh pihak Polres Solok Selatan* itu merupakan sebuah kejadian Salah tangkap, dan pelapor tidak memiliki Legal Standing untuk bertindak sebagai pelapor karena tidak  lagi berkedudukan sebagai pengurus Koperasi Bima I nagari Abai kecamatan Sangir Solok Selatan, karena jabatannya telah berakhir semenjak 2009 lalu.

Diterangkannya, bahwa pelapor adalah Pengurus berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 500.516.239 a -2006, tentang Pengukuhan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Bina  Masyarakat Satu (BIMA I) Kecamatan  Sangir Batang Hari periode  2006-2009, tertanggal 18 September 2006, jadi menurut hukum pelapor tidak berhak lagi untuk mengajukan laporan polisi karena jabatannya sebagai pengurus telah habis jangka waktunya sejak 2009 dulu.

Seperti halnya yang tertera dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang menyatakan bahwa “ Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan

Pasal 18 ayat (1) dalam Akta Pendirian Koperasi Bina Masyarakat I, yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 37/BH/KDK.34/IV/1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 13 April 1999, yang   menyatakan bahwa “ Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Kuasa hukum itu juga mengatakan, saat penangkapan terhadap delapan orang itu dilakukan masih ada sekitar 200 masyarakat yang bekerja dan mengolah perkebunan kelapa Sawit tersebut, namun katanya kenapa hanya mereka yang ditangkap, berdasarkan dari pada itu Samsuardi Nofrizal menyatakan bahwa Kepolisian Resort Solok Selatan  Diduga Telah Salah Tangkap ,Salah Tahan Dalam Menangani Perkara ini, dan Telah Terjadi Tragedi Kemanusiaan Di Abai Sangir Batang Hari Solok Selatan.

Sebagai kuasa hukum sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan pembelaan terhadap klennya yang ada, dan salah satunya menempuh jalur Pra peradilan dari delapan orang klennya yang ditangkap, dan tepatnya pada Senin (12/2) 2018 merupakan sidang pertama dari Pra peradilan yang diajukannya tersebut dengan agenda pembacaan permohonan Pra peradilan dan jawaban dari termohon yakni Polres Solok Selatan.

Melanjutkan keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum tersebut, dikatakannya, kalau dilihat dari sisi lain terjadinya kasus penangkapan terhadap klennya itu juga disinyalir disebabkan karena permasalahan atau pertikai antara pengurus baru dan pengurus lama Koperasi Buma 1 tersebut, dan masalah itu telah dipersidangkan di Makamah Agung (MA), dan dikatakannya bahwa MA didalam putusan kasisanya tidak ada menyatakan bahwa pelapor adalah pengurus yang sah, ungkap Samsuardi Nofrizal mengakhiri.

Sementara itu sebelumnya didalam ekspos  Kapolres Solok Selatan di beberapa media yang ada, mengatakan bahwa penangkapan terhadap delapan orang tersebut adalah atas laporan dari Buyung Randa Sebagai Pengurus Lama serta Menidak Lanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan Buyung Randa adalah pengurus yang sah, serta  berwenang melakukan pemanenan dan menjual hasil panen kebun kelapa sawit atau plasma yang berada di bawah penguasaan dan pengelolaan Koperasi BIMA I tersebut. (Gia)

*Sebelumnya tertulis Solok Kota, yang Benar adalah Solok Selatan (-red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here