Sumbartime-Memang tak dipungkiri saat ini melalui pimpinan Dinas Perdagangan Padang, pasar raya padang maupun pasar satelit lainnya sudah sangat jauh berbeda, baik penataan, pembenahan sudah terlihat perubahan yang signifikan.
Saat ini PKL yang berada dibawah sudah mulai naik ke Bok II, III dan IV, Pasar Raya Padang, jika ini sudah maksimal tentunya Blok I pasti mengikuti. Begitu juga hal nya pedagang di Pasar Lubuk Buaya, Bandar Buat, Siteba sudah dapat kita tata dan tertibkan,” sebut Endrizal, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Kamis (25/1)
Dikatakan, tujuan kita adalah ingin menjadikan Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan dan seni di Sumbar. Untuk itu dinas perdagangan kerjasama dengan Kadin Sumbar untuk memsukkan semua komoditi unggulan yang ada di semua kabupaten kota di Sumbar ke Pasar Raya Padang.
Kita membuatkan galeri – galeri untuk komodi unggulan ini, dimana semua komodi unggulan yang ada di Kabupaten Kota di Sumbar, ada nantinya di Pasar Raya Padang dilantai III Blok III. Hal ini tujuannya, agar pengunjung yang datang ke kota Padang bisa mendapatkan komoditi unggulan yang ada di Sumatera Barat.
Namun jika konsumen ingin membeli dalam partai banyak, konsumen bisa langsung kontak dengan Kabupaten Kota yang bersangkutan. “Dan dalam hal ini nanti Kadin Sumbar akan koordinasi ke semua Kadin Kabupaten kota se Sumatera Barat, ” jelasnya.
Ada dua titik yang kita fokus kan untuk ini, yakni di Blok III lantai III dan Blok II lantai III. Untuk Blok II lantai III akan ada asosiasi sepatu dan tas, langsung produksi nya di Blok II dan galerinya di Blok III, juga ada kerjasama kita dengan Indojati untuk kesenian. Sementara untuk lantai IV akan ada UKM – UKM dan permainan anak -anak.
Lebihlanjut disampaikan, berkaitan dengan PAD tentunya sudah ada kenaikan. Sudah ada peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya, dari Rp 2,3 miliar naik jadi Rp5 miliar lebih.
Namun Endirizal mengakui bahwa target PAD untuk Dinas perdagangan terlalu besar, untuk 2017 target Rp 15 miliar dan 2018 naik Rp 18 miliar. Sementara hasil survei kita dilapangan maksimal hanya Rp 5,6 miliar melalui dinas perdangan. Dan aturannya retribusi bulanan adalah kios yang aktif, yang tidak aktif tidak.
“Kita bisa maksimal untuk pencapaian PAD ini kurang lebih sekitar Rp 7 miliar, ini sudah dari survei maksimal yang dilakukan. Sementara SPR sudah mengangsur hutangnya, jadi maksimal kita bisa sekitar Rp8,2 miliar. Ini sudah hitungan maksimal kita, setelah dilakukan survei dilapangan, mana- mana potensi yang membayar retribusi pasar, “ungkapnya.(yendra)
