SUMBRTIME.COM,-Bukittinggi.senin,11/4/22. Gabungan beberapa perguruan tinggi atau kampus dalam satu kesatuan Badan Exsekutif Mahasiswa (BEM) kota Bukittinggi melakukan aksi demo di DPRD kota itu.
Mahasiswa sudah menyampaikan semua keinginan atau tuntutan yang disampaikan ke DPRD,mereka juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan diteruskan ke DPRD.
Nurhasra selaku wakil ketua DPRD dari praksi PKS mengatakan, Alhamdulillah kami dari unsur pimpinan menghadiri dan menyambut kedatangan mahasiswa.
Dalam aksi demo ini juga disambut oleh beberapa anggota DPRD lainnya,para ketua-ketua komisi.
Nurhasra menjelaskan,pada prinsipnya penyampaian aspirasi mahasiswa juga dengan apa yang disampaikan mahasiswa perguruan tinggi se Indonesia yang sekarang berkumpul di ibukota Jakarta.
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan bagian dari demokrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD dalam menyampaikan pendapat di muka umum”. Katanya.
Mahasiswa secara bergantian dari beberapa juru bicara yang menyampaikan orasinya.
Dari pihak keamanan baik kepolisian yang langsung dikomandoi Kapolres Bukittinggi,Dandim 03/04 dan seluruh jajaran,pol PP dan juga liputan insan pers para wartawan semua berjalan tertib.
“Kami dari unsur pimpinan beserta seluruh anggota DPRD menyambut baik apa yang jadi aspirasi dari mahasiswa”.Ucap Nur.
Kemudian mahasiswa meminta kami menandatangani tuntutan yang sudah kita ketahui yaitu,
Tuntutan pada Mentri Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengembalikan harga BBM,Pertalit,Pertamax seperti semula.
Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan untuk DPRD memperjuangkan Harga kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat terutama harga minyak goreng yang langka dan harga sangat mahal yang mempersulit masyarakat dalam kondisi ekonomi yang terpuruk paska pandemi covid 19.
Dan mahasiswa juga menyampaikan terkait dengan mafia migor atau kartel migor untuk ditangkap sampai ke akarnya.
Lalu mahasiswa juga menyampaikan tuntutan untuk penundaan pembangunan IBN Nusantara dikalimantan, karena itu belum terlalu urgent atau penting karena kondisi ekonomi yang sangat sulit.
Pembangunan IBN sendiri menghabiskan anggaran yang sangat besar,dan mahasiswa menuntut untuk dibatalkan kebijakan pemerintah pusat dan menghentikannya.
Kemudian tuntutan untuk wacana penundaan pemilu atau wacana tiga periode kepemimpinan Jokowi, ini sangat bertentangan dengan konstitusional dan kedaulatan rakyat.
“Dari ke-empat tuntutan itu kami dari DPRD sepakat untuk menandatangani atau menyetujui, Kami akan teruskan ke tingkat yang lebih tinggi”.Kata Nurhasra.
“Ini merupakan wacana yang mencederai demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dipegang penuh oleh rakyat itu sendiri,ketika pemimpin dipilih oleh rakyat dan rakyat jugalah yang menentukan pimpinan tersebut”. Nurhasra mengakhiri.
Aksi berjalan kondusif dan Tidak ada anarkis,aksi berakhir sesudah shalat ashar dan masa aksi membubarkan diri dengan tertib.(Alex)
