Sumbartime-Ratusan Aparat dari Brimob dan Polisi mengawal, Eksekusi lahan milik PT KAI Civre II Sumbar di kawasan Basko Hotel ,Air Tawar Padang,membuat arus lalu lintas sedikit mengalami kemacetan karena pemandangan tidak biasanya bagi pengendara yang melewati jalan tersebut, Rabu (6/12) Pukul 09:00 Wib.
Renacana awalnya, aparat tersebut akan mengawal eksekusi lahan PT.KAI yang telah lama bersengketa dengan pihak Basko,antara batas lahan Basko dan pihak PT.KAI Civre II Sumbar.
Dan akhirnya eksekusi lahan tersebut, ditangguhkan. Penangguhan eksekusi terjadi karena pihak BPN Padang sebagai penetral tidak hadir di lokasi.
Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang, Hendri D menyebutkan di dalam objek perkara ditemukan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama pihak ketiga.
“Kami sudah meminta BPN Padang yang diundang secara patut untuk mencari objek gugatan dengan luas 2116 meter persegi. Jadi untuk penetral adalah pihak BPN Padang,” kata Hendri.
Dia mengatakan, menurut perintah pengadilan dalam eksekusi harus lengkap seluruh pihak terkait. “Kalau tidak ada hal seperti itu, PN Padang berhak menangguhkan terlebih dahulu,” katanya.
Menurutnya, eksekusi tetap bisa dilanjutkan, namun menunggu perintah Ketua PN Padang.Dia menyebutkan, objek perkara telah ditemukan, namun untuk dapat memastikan di mana posisi tepatnya objek perkara hanya dapat dilakukan oleh pihak BPN Padang.
penangguhan eksekusi, kuasa hukum pihak Basko, Feri A Siregar menekankan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika BPN telah mengukur objek perkara.
“Tugas mengeksekusi adalah kewenangan PN Padang, namun yang berhak mengukur, menentukan, yang berwenang adalah pihak BPN,” katanya.
Eksekusi yang direncanakan hari ini didasarkan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang tentang pelaksanaan putusan perkara No 12/Pdt.G/2012/PN.Pdg jo No 44/Pdt/2013/PT Pdg jo MA RI Reg no 604 K/Pdt/2014.
Selain itu, PT Basko Minang Plaza harus membayar uang sewa tanah sebesar Rp25.672.680 kepada penggugat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Regional II Sumbar, karena tertunggak selama 8 tahun.
Rencana eksekusi tersebut sempat melibatkan ratusan personel Polri dan TNI untuk pengamanan. “Ada sekitar 600 personel kita kerahkan dari Polri dan TNI, untuk pengamanan eksekusi lahan ini,” kata Kabag Ops Polresta Padang, Kompol Ediwarman.(ynd)
