SUMBARTIME.COM-Rabu 5 Agustus 2020 sore, pukul 15.15 WIB, tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek transmigrasi di Galugua, Kecamatan Kapur IX yang dikawal aparat Kepolisian Polres Limapuluh Kota terlihat memasuki gedung Kejaksaan Negri (Kejari) Payakumbuh.
Pada hari tersebut, dalam berita acaranya dilakukan penyerahan pelimpahan berkas perkara oleh tim penyidik Polres Limapuluh Kota yang dipimpin oleh Iptu Heri Yuliadi ke Kejaksaan Negri Payakumbuh.
Menurut Kapolres Limapuluh Kota AKBP Sri Wibowo menjelaskan kepada awak media, masing masing tersangka yakni AZ mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota, MV pejabat eselon IV dan SU pihak rekanan PT Carano Berjaya beserta berkas yang telah lengkap diserahkan kepada Kejari Payakumbuh, tuturnya.
Adapun ketiga tersangka terlibat kasus dugaan korupsi anggaran proyek dana transmigrasi 2015 silam, dengan kerugian negara mencapai Rp 900 Juta. Polisi telah melakukan penyidikan serta pemeriksaan secara marathon dan pada Januari 2020 ini Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka, tutupnya mengatakan.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Payakumbuh, Satria Lerino, menerangkan setelah pihaknya melakukan berita acara serah terima berkas dari pihak Polres Limapuluh Kota, maka untuk 20 hari kedepan ketiga tersangka mulai Rabu (5/8) akan ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh, untuk memudahkan proses pemeriksaan.
Jika proses pemeriksaan berkas perkara tepat waktu, maka kasus segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Padang, timpalnya mengatakan.
Seperti diketahui pada tahun 2015 telah terjadi dugaan penilapan anggaran dana pembangunan 200 unit rumah hunian untuk peserta transmigrasi di kawasan Galugur, Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, sebesar Rp 900 Juta.
Proyek yang dimulai sejak Tahun 2012 silam dengan anggaran Rp 3,7 Miliar tak kunjung tuntas masa pengerjaannya. Saat itu, ZA merupakan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian, MV merupakan PPK proyek.
Setelah proyek yang dikerjakan oleh pihak rekanan mandeg bertahun tahun lamanya, dilakukanlah audit oleh BPK. Dari hasil Audit tersebut diketahui jika dari proyek tersebut negara mengalami kerugian senilai Rp 900 Juta, hingga kasusu tersebut ditangani pihak Tipikor Polres Limapuluh Kota. (rd)
