Sumbartime-Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku tidak setuju dan menolak dengan kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bakal menerbitkan pedoman khutbah.
Dia khawatir, pedoman yang dikeluarkan Bawaslu justru akan membuat suasana Pilkada Serentak 2018 makin panas.
“Menurut saya, pengaturan mengenai hal-hal sensitif jangan terlalu ditekniskan. Hal itu semakin memanaskan situasi. Serahkan saja kepada pihak-pihak yang mengatur itu,” ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2).
Pedoman yang bakal dikeluarkan Bawaslu bertujuan agar khutbah tidak digunakan sebagai ajang kampanye hitam atau penyebaran kebencian kepada calon tertentu. Taufik menganggap hal itu tidak perlu. Alasannya, aturan Pemilu soal larangan kampanye hitam dan penggunaan isu yang terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) sudah cukup baik, sehingga tidak diperlukan ada aturan baru lagi.
Yang perlu digarisbawahi adalah kinerja Bawaslu menghalangi dan menelusuri kampanye hitam yang ada di media sosial. Sebab, kampanye hitam di media sosial lebih marak.
“Soal dugaan pelanggaran hukum terkait isu sara serahkan saja pada aparat terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kalau Bawaslu membuat aturan sendiri, aparat penegak hukum bisa bingung,” jelas Taufik.
Meski begitu, dia tetap mengapresiasi niat baik Bawaslu untuk mengamankan pilkada dari kampanye hitam. Hanya saja, niat baik itu juga dilakukan dalam koridor yang berlaku dan sesuai kewenangan. Sebagai ganti dari kebijakan pedoman khutbah, Taufik menyarankan Bawaslu bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan kampanye hitam.
“Kalau Bawaslu membuat aturan sendiri, kepolisian sendiri, kejaksaan sendiri kan membingungkan. Dalam konteks mengatur masalah pemilu, Bawaslu sebaiknya lebih banyak menunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya bekerja sama dengan aparat kepolisian,” tegas Taufik yang juga wakil ketum Partai Amanat Nasional (PAN).**
Sumber:RMOL
