SUMBARTIME.COM-Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan penyelewengan dana Covid-19 Tahun anggaran 2020, publik meminta kepada Kepala Daerah Kota Payakumbuh agar menonaktifkan atau memberhentikan sementara Kepala Dinas Kesehatan inisial “Bkr” dari semua jabatan yang disandangnya.
Khalayak menilai jika Kota Payakumbuh memang serius menjaga integritasnya yang terkenal dengan jargon “Semangat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih”, Kepala daerahnya harus berani mengambil kebijakan serta sikap membebas tugaskan dan memberhentikan sementara waktu Kadis Kesehatan yang sedang terjerat kasus hukum.
Berita Terkait : Pejabat Pemko Payakumbuh Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Covid 19 Ditengah Pandemi
Seperti yang dikatakan oleh pengamat sosial masyarakat Arnovi Sutan Mudo. Menurutnya paska ditetapkannya salah seorang Kepala Dinas Kota Payakumbuh oleh Kejari setempat, dan agar yang bersangkutan bisa fokus menghadapi persoalan hukumnya, sudah selayaknya pimpinan yang bersangkutan untuk memberhentikan sementara waktu, ungkapnya, Jumat (2611).
Berita Terkait : Sempat Diganjar Penghargaan, Maestro Satgas Covid Kota Payakumbuh Tersandung Kasus Dugaan Korupsi
Hal senada juga dikatakan oleh Dosen pengajar Hukum Administrasi Negara Unand Padang, Hengki Andora. Kepada awak media dirinya menjelaskan terkait resminya salah seorang Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh ditetapkan sebagai tersangka jeratan dugaan korupsi, dirinya menilai untuk kepentingan pemeriksaan, sebaiknya pejabat yang bersangkutan mundur agar pemeriksaanya bisa berjalan dengan lancar.
Berita Terkait : Dugaan Dana Covid Ditilep Pejabat, Kejari Payakumbuh Geledah 3 Instansi
Selain itu sambungnya lagi, Jika seseorang sedang menghadapi kasus hukum yang menjeratnya, maka kecil kemungkinan dirinya bisa fokus mengemban tugas serta kewenangan tanggung jawab kerja yang diembannya. Dalam hal ini, sebaiknya Walikota membebas tugaskan pejabat yang bersangkutan. Hal ini menjadi wujud komitmen dari Walikota dalam memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahn yang bersih sebagaimna yang dituangkan dalam RPJMD, terang Hengki.
Terpisah, menjawab tuntutan kalayak publik tersebut, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Payakumbuh, Ridha Ananda saat dihubungi awak media Jumat (26/11) menjelaskan, pada intinya Pemko tidak menutup mata atau melindungi siapapun yang terjerat persoalan hukum.
Namun jelasnya lagi, walaupun yang bersangkutan informasinya ditetapkan sebagai tersangka, tentu kita tetap memakai dan menganut azas praduga tak bersalah terhadap yang bersangkutan.
Terkait tentang ada tuntutan dari publik agar yang bersangkutan dibebas tugaskan, secara aturan menurut Undang Undang Manajemen ASN memang benar harus diberhentikan sementara sampai memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi ulas Ridha lagi, pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait telah ditetapkannya suadara Bkr sebagai tersangka dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 Tahun 2020.
“Kami belum mendapatkan surat resmi penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Jika kami menerima suratnya, tentu kami akan melakukan rapat terkait pembebas tugaskan yang bersangkutan dari jabatannya,” paparnya mengatakan. (aa)
