SUMBARTIME.COM-Senin 15 November 2021 pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, terlihat iring iringan 3 unit mobil yang kemudian diketahui berasal dari Tim Gabungan Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh terlihat memasuki halaman Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang terletak di kawasan Sawah Padang.
Tim Penyidik gabungan yang berjumlah 8 orang, serta dikomandoi oleh Kasi Intel Robby Prasetya SH, langsung memasuki ruangan Dinas Kesehatan yang berada di lantai II.
Setelah berbasa basi dengan beberapa petugas dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan mengutarakan maksud kedatangan mereka, selanjutnya tim gabungan langsung menuju ruangan Kepala Dinas yang dijabat oleh dr.Bhakrizal.
Usai keluar dari ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan terlihat membawa sejumlah dokumen, tim selanjutnya langsung menuju ke ruangan Bendahara kantor setempat dan tak lama kemudian menuju lokasi gudang.
Setelah beberapa waktu, Tim Gabungan Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut langsung meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan mereka menuju areal Kantor Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Sago yang berlokasi di kawasan Labuah Basilang.
Di lokasi, tim memasuki ruangan Direktur Utama dan juga terlihat membawa sejumlah dokumen dari kantor tersebut. Selanjutnya tim bergerak kembali menuju RSUD Adnaan Wd.
Peristiwa yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Di sana Tim Gabungan Penyidik juga terlihat membawa sejumlah dokumen setelah keluar dari ruangan Direktur Umum usai melakukan pemeriksaan.
Usai memasuki 3 Kantor Dinas milik Pemko Payakumbuh, Tim Gabungan selanjutnya melanjutkan perjalanan mereka menuju dua unit Bank yang ada di kawasan Kota Payakumbuh.
Dari serangkaian perjalanan Tim Gabungan Penyidik Kejari Payakumbuh pada Senin (15/11) pagi itu, diperoleh kabar jika mereka diduga sedang melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait adanya dugaan penyimpangan dana Covid 19 tahun anggaran 2020 silam yang terjadi di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Informasinya, Pihak Kejari Payakumbuh mencium telah terjadi adanya dugaan penyimpangan dan korupsi anggaran dana bencana alam pandemi Covid 19 Tahun anggaran 2020 silam di Pemerintahan setempat.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kajari Payakumbuh Suwarsono SH, pada Senin 15 November 2021 kemaren. Menurutnya telah terjadi dugaan tindakan penyimpangan dan korupsi anggaran Covid 19 di lingkungan Pemko Payakumbuh, ungkapnya.
Atas adanya dugaan tersebut, pihaknya telah melakukan sejumlah pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 Instansi serta 2 Bank untuk mengungkap kemana larinya aliran dana Covid Tahun 2020 silam, yang dinilai telah terjadi tindakan penyimpangan, sambung Suwarno.
Selain melakukan penggeladahan, pihaknya telah memanggil belasan orang di lingkungan Pemko Payakumbuh untuk dimintai sejumlah keterangan. Suwarno dalam kesempatan itu juga memaparkan jika dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan ke publik siapa yang akan menjadi tersangka dari dugaan penyimpangan dan korupsi anggaran Covid 19 tersebut yang terjadi di lingkungan Pemko Payakumbuh, tutupnya kepada awak media.
Sementara itu terkait dengan adanya dugaan korupsi anggaran Covid 19 yang terjadi di lingkungan Pemko Payakumbuh tersebut, mendapat sorotan dari publik. Publik menilai pelaku korupsi “penilep” dana Covid 19, amat pantas dihukum berat hingga hukuman mati sekalipun.
Alasannya oleh publik para pelaku korupsi anggaran bencana alam adalah merupakan penghianat negara yang tidak memiliki rasa empati sama sekali terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesusahan selama pandemi terjadi.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengamat sosial masyarakat Arnovi Sutan Mudo. Menurutnya pelaku korupsi anggaran bencana alam termasuk dana Covid 19 amat pantas dihukum dengan seberat beratnya.
“Pelaku korupsi anggaran bencana alam adalah penghianat NKRI. Wajib diganjar dengan hukuman seberat beratnya,” tegasnya, Rabu (17/11).
Lebih jauh Arnovi menerangkan jika para pelaku korupsi anggaran Covid 19 adalah orang orang yang tidak memiliki hati nurani. Sejatinya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang sedang kesulitan ditengah pandemi. Namun ironisnya anggaran yang ada justru ditilep dan dinikmati oleh si pelaku korupsi demi memperkaya diri sendiri.
Seharusnya dalam kondisi panceklik di tengah pandemi ini, sudah seharusnya rakyat Indonesia saling bahu membahu membantu mengatasi panceklik. Namun sayangnya momen itu malah disalahgunakan oleh pejabat publik untuk korupsi. Jika terbukti di pengadilan, sudah seharusnya lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman paling berat untuk mereka yang terbukti korupsi kala rakyat hidup susah akibat pandemi, pungkasnya mengatakan. (aa)
