Payakumbuh,Sumbartime.com-Perlu lebih dilakukan lagi koordinasi, sikronisasi, dan pemahaman terhadap berbagai aturan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Disinyalir, apa yang boleh oleh satu intansi, kadangkala menjadi persoalan lain bagi instansi lain. Khususnya instansi yang fungsinya pegawasan.
“Persoalan-persoalan yang muncul dalam diskusi kita hari ini, akan kami bawa ke pimpinan untuk dicarikan solusinya,” ungkap Meizon Satria, Kabag Dalbang (Pengendalian Pembangunan) Setdako Payakumbuh, saat Monev (Monitoring dan Evaluasi) berbagai kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah Pemko Payakumbuh, khususnya dalam kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, di Ruang Rapat Kantor Balaikota Payakumbuh, Bukik Sibaluik, Selasa (25/9).
Sebagaimana diungkapkan para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kgiatan) sejumlah Kecamatan dan Keluarahan dan instansi teknis lainnya, selama ini persoalan pengadaan barang dan jasa hanya berfokus pada persoalan pisik dan pengadaan barang di tingkat kota. Padahal, penggunaan uang negara dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di tingkat bawah, seperti Kelurahan dan Kecamatan, ternyata lebih rumit dan beresiko terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara).
“Kami ingin pihak terkait bisa duduk bersama, membuat kesepakatan pemahanan terhadap bergai aturan dan regulasi, khsusnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apalagi kita langsung berhadapan dengan masyarakat,” saran Rusdi Law, PPTK Kecamatan Payakumbuh Timur. Keluhan yang sama juga disampaikan beberapa PPTK lain di beberapa Perangkat Daerah.
Meizon Satria, sebagai Pimpinan Rapat, besama Erimiyati, Sekretaris BKD (Badan Keuangan Daerah), berjanji akan membawa berbagai persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Juga disampaikan Meizon, akhir Anggaran Triwulan III, memasuki Triwulan IV, realisasi kegiatan di Pemko Payakumbuh baru pada angka 53 %. Harusnya, menjelang memasuki Triwulan IV realisasi kegiatan sudah 60 %. Dengan serapan anggaran keuangan sebesar 40, 31 %.
“Target serapan anggaran tahun ini adalah 93 %,” katanya.
Juga diingkatkan kepada PPTK untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Jika tidak lengkap, kembalikan saja. Khususnya kelengkapan administrasi kegiatan. Jangan sampai, akibat ketidak hati-hatian, kita berurusan dengan hukum,” Meizon mengingatkan.-(Rel)
