BEM Se Sumatera Barat Minta Presiden Terbitkan PP Batalkan UU Omnibus law Cipta Kerja

Mahasiswa Se Sumbar demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

SUMBARTIME.COM-Dalam gelaran konfrensi persnya, Rabu (14/10), bertempat di kampus Pasca-Sarjana FISIP Unand, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat (SB), menyayangkan sikap pemerintah yang mengatakan jika para pengunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja ditunggangi dan dibiayai oleh oknum tertentu.

Tuduhan yang dilontarkan kepada mereka menurut BEM SB adalah sesuatu yang menyakitkan dan tidak berdasar.

Iklan

Selain itu, Aliansi BEM SB membantah dan menyangkal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut adanya disinformasi atau hoaks terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang berakibatkan timbulnya gejolak penolakan dari masyarakat berupa aksi unjuk rasa.

Menurut Menko Pergerakan BEM KM Unand Iqshan Guciano Zulfikar, harusnya pemerintah menyampaikan secara detil poin poin apa saja yang dimaksud dan dikatakan dengan hoax tersebut, ujarnya.

Padahal tuturnya lagi, bagaimana mungkin dan bisa pemerintah mengatakan hoax jika draft final UU Omnibus Law Cipta Kerja belum didapatkan.

Itu sama saja secara tidak langsung Presiden Jokowi telah menunjukan kegagalannya dalam mengelola Negara. Padahal negara memiliki semua intrumen namun tidak mampu mengelolanya sehingga terjadi disinformasi dan hoax di tengah masyarakat, sambung Iqshan.

BEM SB yang mewakili 30 kampus yang ada di Sumbar menuntut dan meminta kepada Presiden Jokowi agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk membatalkan UU Omnibus Law yang dinilai telah merugikan rakyat terutama kaum buruh.

Selain poin diatas, Perwakilan Aliansi BEM SB lainnya, Abdul Afif, menambahkan jika mereka mengecam pernyataan dari beberapa pembantu Presiden, terutama Mentri Airlangga Hartarto yang mengatakan jika demo yang dilakukan terkait penolakan UU Omnibus Law, ditunggangi dan dibayar.

Diungkapkannya, mahasiswa melakukan unjuk rasa membela hak serta kepentingan masyarakat banyak, dan tidak yang membayar, tandas Abdul Afif.

“BEM SB menilai tuduhan oleh elite terhadap kami adalah pengalihan isu yang bertujuan agar demo terhadap penolakan UU Cipta Kerja menjadi reda,” pungkasnya. (dei)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here