Sumbartime-Terkait permasalahan antara Pemko Solok dengan Kaum Evendi Datuak Gampo Malangik, tentang sebidang tanah tempat berdirinya SMAN 1 Kota Solok, Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan mengatakan, sebenarnya masalah tersebut bisa diselesaikan tampa menempuh jalur hukum apabila Pemko Solok proakrif dalam menyelesaikan masalah yang ada, namun karena Lambannya Pemko Solok dalam mencarikan solusinya, akhirnya masyarakat lebih memilih untuk menempuh jalur hukum.
Pimpinan Polisi yang bergelar Datuak Pandeka Rajo Mudo itu juga mengakui, didalam beberapa kali pertemuan dia pun selalu menyarankan agar pemko Solok cepat tanggap atau proaktif dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga masyarakat merasa dipedulikan dan diayomi, dan jalur musyawarah pun akan mudah untuk ditempuh, apalagi masalah yang sedang terjadi adalah antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sendiri, namun karna merasa tidak kunjung ada solusinya akhirnya kaum Datuak Gampo Malangik membuat laporan ke Polres Solok Kota.
Namun walaupun demikian Kapolres Solok Kota juga meyakini bahwa kaum Datuak Gampo Malangik tidak akan bertindak yang anarkis atau melakukan tindak kriminal seperti melakukan penyegelan bangunan sekolah atau pemagaran lokasi SMAN 1 Kota Solok, sebab katanya seorang Datuak seperti Evendi pasti akan lebih berfikir kedepan karena penyegelan dan pemagaran itu akan sangat merugikan dunia pendidikan di kota Solok apalagi mayoritas pelajar yang ada berasal dari anak dan keponakannya sendiri.
” Para pelajar dan orang tua tidak perlu resah karena Datuak Gampo Malangik hanya menempuh jalur hukum dan tidak akan merugikan pendidikan anak keponakannya sendiri ” tutur Kapolres Solok Kota.
Sebelumnya Kaum Datuak Gampo Malangik melaporkan Pemko Solok ke Polres Solok Kota karena tanah ulayatnya disertifikatkan oleh Pemko Solok, dan ironisnya satu objed tanah itu telah terjadi dua kali perubahan sertifikat dengan nomor yang berbeda, yakni pada tahun 1999 tanah tersebut disertifikatkan atas nama milik Dinas Pendidikan Kota Solok dan pada tahun 2016 dirubah menjadi milik Pemko Solok.
Menurut pengakui Evendi Datuak Gampo Malangik, semenjak sekolah itu berdiri status tanah tersebut adalah perjanjian sewa pakai dengan Pemko Solok, namun tampa sepengetauan Kaumnya tanah tersebut disertifikatkan oleh pemko Solok, dan karena tidak menerima tanah ulayatnya disertifikatkan Datuak Gampo Malangik mencoba menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan Pemko Solok, namun karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan tidak ada Solusinya, akhirnya kaum Datuak Gampo Malangik memilih jalur hukum untuk menyelesaikan.
Dari Laporan Evendi Datuak Gampo Malangik ke Polres Solok Kota dengan Nomor : STPL/274/B-1/XII/2017/Polres Solok Kota, tertanggal 13 Desember 2017, Polres Solok Kota pada Senin (5/2) telah melakukan melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Solok, Dedi Asmar yang pada 1999 menjabat sebagai Lurah Tanah Garam. Dedi Asmar diperiksa sebagai saksi terlapor serta telah memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pada tahun tersebut.
Selain Dedi Asmar, sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemko Solok sebagai terlapor juga segera akan dimintai keterangan. Mereka adalah pejabat saat penerbitan surat sertifikat tahun 1999 dan 2016, yakni Camat Lubuk Sikarah Hermansyah,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jamhur Syarif dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Pemko Solok, Arjuna Anwar Nani.
Sementara itu menurut Kuasa hukum Evendi Dt Gampo Malangik, Sani Mariko, menyatakan sertifikat pertama diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok nomor 10 tanggal 31 Maret 1999 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara sertifikat kedua terbit dengan nomor 32 tanggal 22 Desember 2016, atas nama Pemko Solok. Sani Mariko menyatakan hal ini merupakan pemalsuan keadaan yang menyebabkan “dirampasnya” hak kepemilikan kliennya, dari tanah ulayat menjadi tanah negara.
“Tidak ada penyerahan tanah ulayat dari pihak klien kami ke Pemko Solok. Baik berupa hibah, wakaf, jual beli atau pun pemindahan hak lainnya. Status tanahnya adalah sewa menyewa. Ini merupakan tindakan pemalsuan. Yakni pemalsuan keadaan, sehingga terbitnya sebuah dokumen yang merugikan hak orang lain. Sesuai dengan KUHP pasal 263,” paparnya mengakhiri. (Gia)
