Sumbartime-Sidang gugatan warga Ompang Tanah Sirah terhadap Wali Kota Payakumbuh kembali digelar di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Kamis (01/02). Sidang tersebut merupakan yang kedua setelah sidang pertama dilakukan pembacaan gugatan perdata oleh pihak penggugat terkait pemakaian lahan untuk Normalisasi Batang Lampasi oleh Pemko Payakumbuh.
Dalam sidang kedua yang dipimpin oleh Hakim Ketua Jarot Widiyatmono, Hakim Anggota Neli Gusti Ade dan Agung Darmawan, kuasa hukum Wali Kota melalui kantor pengacara negara Kejaksaan Negeri Payakumbuh, membacakan jawaban Wali Kota Payakumbuh terhadap gugatan perdata yang ditujukan padanya.
Kuasa hukum Wali Kota yang terdiri dari Zulham Pardamean Pane, Yeni Firma Suryani, Nelli Sastrawani, Selmadera, Safarman dan Erviyanti Rosmaida dalam eksepsinya, menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil, pendapat, dan tuntutan yang dikemukakan oleh kuasa penggugat.
Kuasa hukum Wali Kota menganggap 27 pemilik lahan di bantaran Batang Lampasi di Talawi dan Payonibung, telah menerima pelaksanaan kegiatan normalisasi dengan cara mengembalikan alur sungai ke posisi semula dan bersedia untuk membebaskan lahan yang terkena pelaksanaan kegiatan dengan imbalan berupa ganti rugi tanaman.
Bukti penerimaan warga berupa adanya surat pernyataan yang ditandatangani warga yang isinya bersedia untuk membebaskan lahan dengan imbalan berupa ganti rugi tanaman. Ganti rugi tanaman dibayarkan secara beragam dengan lokasi lahan sebanyak 31 objek.
Terkait dengan dalil gugatan penggugat yang mengatakan ada indikasi perampasan tanah dengan cara membuat skenario berupa upaya pembodohan dan merekayasa pola administrasi, kuasa hukum Wali Kota menjawab tindakan yang telah dilakukan Pemko sudah melalui proses dan tahapan konkrit sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance diantaranya tegaknya supremasi hukum, transparansi. konsensus, equity, akuntabilitas, dan visi strategis.
Sebelum pembangunan Normalisasi Batang Lampasi dilakukan , telah dilakukan konsensus melalui pertemuan-pertemuan dan sosialisasi kepada warga Ompang Tanah Sirah. Tangal 16 mei 2012 diadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat (LKAAM Kota Payakumbuh), LPM Balai Batung, LPM Talawi, LPM Payolinyam, LPM Tanjung Anau, Lurah Talawi, Lurah Payolinyam, Camat Payakumbuh Utara yang membahas pembangunan pengendalian banjir dan checkdam di Batang Lampasi dengan kesepakatan pembebasan lahan diupayakan partisipasi masyarakat sekitar tanpa ganti rugi karena masih berada pada garis sempadan sungai, sedangkan tanaman masyarakat akan dipertimbangkan lebih lanjut.
14 Juni 2012, telah dilakukan pertemuan masyarakat Talawi, Payonibung, Lurah Talawi, Lurah Payonibung, pemuka masyarakat dengan salah satu kesimpulan masyarakat bersedia untuk membebaskan lahan yang terkena pekerjaan dengan lebar 16 meter kiri dan kanan sungai yang berada dalam garis sempada sungai dengan kompensasi berupa pengggantian tanaman yang akan diupayakan penganggarannya tahun 2013.
31 Juli 2012, telah dilakukan pertemuan dengan pemilik lahan dengan salah satu kesimpulan tida ada ganti rugi terhadap lahan yang terkena rencana pembangunan dan perlu dibuatkan nota kesepakatan mengenai hal ini.
24 Oktober 2012, 17 orang pemilik lahan yang berada di bantaran Batang Lampasi Kelurahan Talawi dan Kelurahan Payonibung menyatakan kesepakatan tertulis yang diketahui Lurah Payonibung, Lurah Talawi, Camat Payakumbuh Utara, Ketua KAN Koto Nan Gadang. Isi kesepakatan tersebut adalah bersedia untuk menerima pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai/pengendalian banjir Batang Lampasi dengan cara mengembalikan alur sungai ke posisi semula dan bersedia membebaskan lahan yang terkena pelaksanaan kegiatan dengan imbalan berupa ganti rugi tanaman.
1 November 2012, dilakukan pendataan tanaman oleh Tim Pendataan/Inventarisasi Tanaman Kota Payakumbuh yang terkena kegiatan Normalisasi Batang Lampasi sebanyak 27 orang pemilik lahan dan tanggal 5 November 2012 dikeluarkan hasil penilaian penggantian tanaman tersebut. 6 Maret 2013, dilakukan pembayaran penggantian tanaman kepada 27 pemilik lahan dengan total penggantian Rp. 236.987.000,-
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Payakumbuh Muslim mengatakan pihak Pemko Payakumbuh menghormati proses peradilan yang sedang berjalan.
Terkait perkara gugatan, Muslim menyampaikan sebenarnya dari awal masyarakat sudah sepakat dan bersedia untuk menyerahkan tanahnya dan itu dibuktikan dengan adanya Berita Acara Kesepakatan secara tertulis dan diganti tanamannya.
“Jadi Pemko mengganti biaya tanaman dengan kompensasi tanahnya juga dihibahkan. Itu ada berita acaranya. Termasuk notulensi-notulensi rapat yang beberapa kali dilakukan. Kalau itu tidak ada, mana berani Pemko untuk membangunnya?” katanya.
Muslim menuturkan, kalau sekarang warga berubah sikap untuk meminta ganti tanah setelah sekian tahun pembangunan, tentu pihak Pemko tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja namun harus diperiksa melalui pengadilan.
“Pemko menganggap warga sudah menghibahkannya sesuai dengan kesepakatan awal. Pengalihan hak itu kan bisa dengan jual beli, tukar guling, dan hibah. Jadi hibah itu dibenarkan oleh Undang-Undang Pertanahan,” ujarnya. (ntm)
