SUMBARTIME.COM– Puluhan Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh kota mendatangi rumah dinas Bupati, Irfendi Arbi, Rabu (10/6). Para Wali Nagari ini meminta agar Pemkab Limapuluh Kota memfinalkan data masyarakat yang akan memdapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari APBD Limapuluh Kota. Kemudian segera mencairkan anggaran BLT dan dibagikan kepada masyarakat.
“Kami datang ke rumah Bupati ini karena sampai sekarang data masyarakat penerima BLT belum juga rampung. Alhasil, pembagian BLT ke masyarakat belum bisa dilaksanakan,” sebut Walinagari Pangkalan, Rifdal Laksamano saat dikonfirmasi awak media.
Saat ini, para Walinagari tengah mendapat tekanan dari masyarakat karena banyak masyarakat mendesak untuk bantuan ini dibagikan. Apalagi, masyarakat juga termakan pernyataan pejabat pemerintah pusat bahwa BLT dibagikan kepada mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi. Hal ini menimbulkan stigma bahwa seluruh masyarakat bisa mendapatkan BLT karena aktivitas mereka terganggu akibat PSBB.
“Jadi masyarakat yang mampu maupun kurang mampu merasa berhak mendapat BLT. Mereka yang terkurung dirumah akibat PSBB juga getol meminta BLT. Jadi kami para Walinagari yang diserang dan ditekan oleh warga,” ucapnya.
BacaJuga
Atas hal ini, para Walinagari meminta agar Pemkab Limapuluh Kota turut aktif dalam mensosialisasikan bagaimana kriteria penerima BLT dan segera merampungkan data. Apalagi, data yang masuk ke Nagari dari Pemkab Limapuluh Kota juga kurang Update.
“Data yang ada sama kami juga kurang Update. Sedangkan BLT dari Kemensos, dana desa dan provinsi sudah dibagikan. Tinggal BLT dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota yang belum,” Ucapnya.
Ibu Ifni, warga nagari koto tuo kecamatan harau adalah salah satu warga yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan Covid-19.” Saya sudah cek data KK di kantor nagari, kecamatan, dinsos, pemkab, tapi data atas nama saya tidak ada. Saya seakan-akan di opor-opor oleh aparat daerah ini untuk bisa mendapatkan bantuan”. ujar ibu 5 anak ini.
Di lain tempat ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Lima Puluh Kota, Khairul Apit mengingatkan pemkab harus segera mungkin menyelesaikan perihal BLT Covid ini. Kalau bapak Bupati dan jajaran tidak bertindak cepat, saya mengkhawatirkan akan ada gejolak dari masyarakat untuk menuntut hak mereka.
KETUA DPRD BERI TANGGAPAN
Ketika pendataan penerima BLT dari pusat, propinsi dan nagari sudah final dan bantuannya telah dicairkan, semestinya pemkab sudah memiliki database tentang masyarakat yang terdampak yang belum mendapatkan bantuan.
Ini yang saya lihat belum optimal pendataannya sehingga berlarut – larut sampai saat ini. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan, hak masyarakat saja terkait bantuan ini sangat lamban untuk kita serahkan.
Pertanyaannya, Apakah ada di kabupaten database penerima BLT yang sudah dicairkan duluan?? Kalau ada, mestinya ini bisa kita percepat. Nagari yang siap datanya, kita cairkan segera, jangan menunggu data nagari lain. Dan kemudian saya merekomendasikan BLT Kabupaten ini dicairkan sekaligus untuk 3 bulan agar dana ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat penerima. Tegas Ketua DPRD Lima Puluh Kota, Deni Asra
Kita juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pengusaha, organisasi sosial seperti ACT, KitaBisa.com, badoncek.com dll untuk membantu mencarikan bantuan untuk warga yang belum tercover oleh bantuan pemerintah, Tutup politisi Gerindra itu. (NPN)
