SUMBARTIME.COM-Undang Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru-baru ini disahkan memantik banyak masalah. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menilai bahwa kodifikasi tiga undang-undang, yakni undang-undang tentang Penyelanggara Pemilu, Pemilihan Legislatif (Pileg), dan tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) itu sesungguhnya masih kurang sempurna.
Hal itu lantaran UU 2/2008 tentang Partai Politik justru tidak dimasukkan ke dalamnya.
“Harusnya tambah UU Partai Politik. Mengapa partai politik seakan terpisah dengan masalah kepemiluan,” katanya dalam Ngopi Ngerumpi yang diinisiasi oleh Komnas RIM dengan Forum 33 bertajuk “Mengawal Suara Rakyat dalam Pilpres serta Pileg 2019” di Kantor ILEW, Jalan Veteran I, nomor 33, Jakarta Pusat, Selasa (3/4).
Padahal, seharusnya UU Partai Politik sesungguhnya tidak boleh terlepas dari UU Pemilu itu sendiri. Jika dipisahkan, maka akan ada banyak masalah.
Salah satu contohnya, misalkan Bawaslu yang seakan kebingungan dalam mengatasi masalah politik uang alias money politic dan adanya kegaduhan luar biasa yang terjadi pada saat proses verifikasi Parpol lalu.
“Artinya ini ada distorsi. Distorsi yang paling besar dalam Pemilu adalah money politics. Ada ketidaknyambungan. Karena UU partai politik tidak dimasukan. Makanya ada kegaduhan yang sangat besar saat verifikasi Parpol beberapa waktu lalu. Sipol itu karena masalah keundang-undangan,” demikian Kaka Suminta.**
Sumber: RMOL.CO
