Terkait Sangketa Tanah Maboet, BPN Harus Adil Buka Blokir Atau Tetapkan Status Quo

Sangketa lahan

Sumbartime-Forum Nagari Tigo Sandiang (FNTS) selaku wadah yang menaungi masyarakat di lahan klaim ahli waris Maboet meminta tanah tersebut ditetapkan status quo. Jika tidak, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus berlaku adil, agar membuka blokir sertifikat masyarakat.

“Kami meminta status tanah itu status quo, sekarang kami sudah memohonkan ke pengadilan dan BPN. Ini penting karena dengan itu, kami bisa memastikan tidak ada perbuatan apapun terkait tanah tersebut,”sebut Sekretaris FNTS, Evi Yandri Rajo Budiman, kepada sumbatime.com.

Iklan

Dikatakannya terkait dengan adanya upaya dari pihak Lehar CS yang masih mendapatkan fasilitas tertentu dari lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan tersebut, seperti bagi yang ingin memohonkan tanahnya dapat dialihkan haknya, jika mendapatkan izin dari Lehar CS, maka permohonannya dapat dilakukan.

Sementara, jika upaya peralihan atau perbuatan hukum lainnya tanpa izin atau rekomendasi dari pihak Lehar CS, maka permohonannya tidak dapat dilakukan. Dengan begitu maka sudah terjadi ketidakadilan pemerintah dalam memberlakukan masyarakat. Terutama pada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa tersebut.

“Ini tidak adil, kenapa ketika pihak Lehar CS memberikan rekomendasi, proses peralihan haknya dilayani, namun ketika masyarakat yang juga sudah punyak bukti hak atas tanah disana melakukan perbuatan hukumnya tidak bisa dengan alasan diblokir,”ujarnya.

Harus Mundur

Selain itu, saya juga meminta pihak-pihak yang merasa terkait dengan Lehar Cs sebaiknya mundur. Selain lahan tersebut masih dalam sengketa perdata dengan FNTS. Apalagi hingga sidang kedua klaim Lehar Cs, terhadap objek perkara 765 hektare tidak dapat dibuktikannya.

Sekarang FNTS sudah mengguat Lehar CS ke Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara No.15/pdt/bth /2018, yang didaftarkan ke PN Padang, 23 Januari 2018. Maka dalam rangka mencari kepastian hukum atas hak-hak masyarakat yang berada di area 765 Ha ,yang diklaim sepihak sebagai miliknya oleh pihak Lehar cs. Sudah dua kali sidang, pihak Lehar Cs tidak hadir. Dengan sendirinya, pihak Lehar Cs, tidak bisa membuktikan klaim objek perkara yang diklaimnya seluas 765 H.

“Atas pertimbangan tersebut, maknya kami menyarankan, pihak-pihak yang merasa terkait dengan Lehar CS, sebaiknya mundur. Sebab, diduga Lehar Cs belum tentu ahli warisnya Maboet yang sah. Karena informasinya, ahli waris Maboet ada tiga, maka perlu pembuktian, mana yang sah, ini masih panjang,” ujarnya.

Selain itu, forum juga meminta aparat terkait agar bekerja secara netral dan profesional, karena menyangkut kepentingan masyarakat sebanyak 150 000 jiwa. Mereka telah memilki sertifikat yang sah, yang merupakan produk hukum sebanyak 4.000 sertifikat. Jika permohonan status quo tidak dipenuhi, BPN agar membuka blokir sertifikat masyarakat dan mengembalikan hak-hak hukum masyarakat.

Pasca gugatan telah didaftarkan ke PN Padang, dua kali sidang telah dilaksanakan pengadilan, yakni Rabu (7/2) dan Rabu (14/2), tapi pihak Lehar CS tidak hadir. Dan besok Rabu (21/2) akan berlangsung jadwal sidang yang ketiga kalinya. Namun, jika pihak Lehar Cs tidak hadir, maka secara de fakta, Lehar tidak bisa membuktikan klaim terhadap objek perkara seluas 765 ha tersebut.

Penasehat Hukum FNTS, Raya Law Firm, Martry Raosadi Gilang SH Cs mengatakan, upaya hukum untuk membuat terang, mana yang disebut objek perkara Landraad dan mana yang objek perkara Eigendom vervonding 1794.

Karena lahan yang dklaim Lehar Cs, seluas 765 Ha tersebut, merupakan eigendom jual beli pemerintahan Gubernur Sumatera Tengah, Roeslan Moeljohardjo. Maka untuk itu orang-orang yang memiliki sertifikat di area 765 H tersebut mendapatkan kekuatan hokum tetap.( yendra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here