SUMBARTIME.COM-Berkendaraan adalah hak semua orang, termasuk bagi penyandang Disabilitas yang ada, berdasarkan dari pada itu Satlantas Polres Solok Kota berkewajiban untuk mengakomodir kebutuhan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ada, tutur Kasat Lantas Polres Solok Kota, Iptu Rifaizal Samual, disela kesibukannya mempersiapkan tempat uji praktek pembuatan SIM bagi penyandang Disabilitas, Kamis 12 April 2018, di bagian Lantas Polres Solok Kota.
Diterangkannya, Kepolisian RI telah mengakomodir kepentingan mereka melalui Undang Undang nomor 22 tahun 2009, pada pasal 80 tentang bentuk dan penggolongan SIM, dan dalam pasal itu dijelaskan bahwa penyandang Disabilitas diperbolehkan mengendarai sepeda motor khusus dijalan raya asalkan memiliki SIM D.
Lebih jauh orang nomor satu di Satlantas Polres Solok Kota itu menerangkan, penyandang Disabilitas atau keterbatasan memiliki makna yang luas, hal tersebut bisa bersifat Fisik, kognitif, mental, sensofik, serta emosional, namun undang undang juga telah mengatur ketegori mana yang bisa diberikan surat izin mengemudi tersebut.
Dalam pembuatan SIM D, memiliki syarat yang sama dengan pembuatan SIM lainnya, seperti halnya telah berusia 17 tahun, memenuhi syarat administratratif, kesehatan, serta lulus uji teori dan uji praktek, namun kendaraan yang dipergunakan untuk uji praktek tersebut adalah kendaraan khusus seperti sepeda motor roda tiga.
Melengkapi paparan yang disampaikannya, Iptu Rifaizal Samuel menambahkan, terkait dengan biaya yang akan dibebankan bagi masyarakat yang menyandang Disabilitas dalam melakukan pembuatan SIM D, lebih murah dibanding dengan biaya pembuatan SIM lainnya, dan hal itu telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 Tahun 2010.
Untuk pembuatan SIM A, SIM B, SIM B2 dikenakan biaya sebesar 120 ribu rupiah, dan untuk perpanjangan nya sebesar 80 ribu rupiah, untuk SIM C sebesar 100 ribu rupiah dan untuk perpanjangan 75 ribu rupiah, sementara itu untuk penyandang Disabilitas atau SIM D sebesar 50 ribu rupiah, dan untuk perpanjangannya sebesar 30 ribu rupiah.
Mengakhiri ungkapan yang disampaikannya itu, Iptu Rifaizal Samual mengatakan, pemerataan hak kepada seluruh masyarakat yang telah diberikan oleh negara melalui pihak kepolisian RI itu, merupakan sebuah bukti adanya nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni tertuang dalam sila ke 5 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Gia)
