Rusak Segel Pol PP Kota Solok, 13 Pengusaha Hiburan Malam Dipolisikan

rapat Koordinasi Pelko Solok dengan Aparat

Sumbartime-Aksi nekat yang dilakulan oleh pengusaha tempat hiburan malam dengan merusak segel yang telah dipasang oleh tim penegak Perda Kota Solok akhirnya berbuntut panjang, sebanyak 13 orang pemilik dan sekaligus pengelola tempat tersebut akan dipanggil dan diperiksa oleh Satreskrim Polres Solok Kota, panggilan untuk mereka adalah berdasarkan pengaduan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Satpol PP ke Polres Solok Kota.

Akan dilakukannya tindakan tegas oleh pihak yang berwajib itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Pemko Solok bersama dengan semua instansi penegak hukum yang ada di daerah setempat, Rabu 14 Februari 2018, diruangan rapat Walikota Solok.

Iklan

Rapat dipimpin oleh wakil walikota Solok, Reineir,ST.MM, dan dihadiri oleh Asisten 1 bidang pemerintahan kota Solok Nova Elfino, Kasat Reskrim Polres Solok Kota AKP Zamri Elfino, Kasat Shabara AKP Poniman, Kasat Intelkam Iptu Luhur Fachri, Danramil Kubung Kapten Inf Pardomuan Simanjorang, Denpom Solok, Kajari Solok, Kasat Pol PP kota Solok, beserta instansi lainnya yang terkait.

Dalam rapat tersebut, Wakil walikota Solok sempat menyentil ketegasan Kasat Pol PP kota Solok, dikatakannya, Satpol PP harus mampu menjaga nama baik dan wibawa pemerintah kota Solok, terutama dalam menegakan aturan terkait dengan perusakan segel yang telah dilakukan itu.

” Satpol PP terkesan diam dan tidak bisa berbuat apa apa  setelah segel yang telah dipasang dirusak oleh pengelola tempat hiburan malam dan merekapun mulai beroperasi kembali, kenapa Satpol PP tidak melakukan tindakan, dan jelas prilaku itu telah merusak wibawa dan nama baik Pemko Solok “, ungkap Wakil walikota Solok.

Sebelumnya pada tempat yang berbeda,  kritikan terhadap kinerja Kasat Pol PP kota Solok itu juga pernah disampaikan oleh Walikota Solok Zul Elfian,SH.Msi, namun hal itu ternyata tidak bisa menjadi ransangan untuk meningkatkan kualitas kerja yang seharusnya dilakukan oleh Kasat Pol PP kota Solok.

” Sebelumnya Saya mengapresiasi penyegelan yang dilakukan oleh pihak Pol PP Kota Solok, tapi ketika segel itu dirusak  kenapa tidak ada Aksi dari mereka, sepertinya Satpol PP telah kehilangan semangat ” ungkap Walikota Solok menyindir secara halus.

Sementara itu dari penjelasan Kasat Pol PP kota Solok, Bujang Putra mengatakan, pihaknya telah menempuh jalur pidana terkait masalah perusakan segel yang dilakukan oleh pengelola tempat tersebut,  dia telah membuat laporan dan pengaduan ke Polres Solok Kota, dan selain itu dikatakannya, Satpol PP akan melakukan pemanggilan terhadap 13 pelaku perusak segel tersebut.

Menyikapi pembelaan diri yang dilakukan oleh Kasat Pol PP kota Solok itu, Kasat Reskrim Polres Solok Kota membantah dengan cara halus, dikatakan oleh AKP Zamri Elfino, pihak Satpol PP tidak pernah membuat Laporan atau pengaduan ke Pokres Solok Kota, melainkan melayangkan surat pemberitahuan terkait perusakan segel yang telah terjadi tersebut.

” Kami tidak bisa bertindak jika tidak ada laporan dari pihak Satpol PP kota Solok, dan jelas kami membutuhkan laporan atau pengaduan sebagai dasar untuk kami bergerak dan melakukan tindakan untuk sebuah praduga kesalahan yang terjadi ” bantah Kasat Reskrim Polres Kota Solok.

Sebelumnya, terkait dengan rencana  pemerintah untuk melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin itu, Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan  pernah memberikan Solusi kepada pemerintah daerah agar memberikan kesempatan kepada pemilik tempat untuk mengurus izin usaha mereka, dengan persyaratan harus melaksanakan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.

Adapun Solusi yang ditawarkan itu tak lain adalah demi kelansungan hidup   masyarakat  yang mencari nafkaf ditempat tersebut, dan dikatakannya Pemko Solok pun juga harus bisa mencarikan solusi lain seperti membuka lapangan kerja untuk mereka sebelum malakukan eksekusi pada tempat hiburan malam tersebut.

Dalam melahirkan sebuah aturan yang berdampak kepada hilangnya sebuah lapangan pekerjaan, pengambil kebijakan juga harus terlebih dahulu mencarikan solusi terhadap dampak yang akan terjadi, serta aturan yang akan diberlakukan itu juga harus ada win win solution dalam arti kata bisa menyenangkan dan mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan semua pihak.

” Mereka adalah masyarakat yang juga memiliki kebutuhan hidup, jadi harus ada solusi yang cerdas dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat tersebut tidak saling tersakiti, berdasarkan dari pada itu kita harus bekerja dan berfikir semaksimal mungkin untuk sebuah kesejahteraan dan dalam menggapai kesuksesan untuk sebuah tujuan ” ungkap Kapolres yang bergelar Datuak Pandeka Rajo Mudo tersebut pada waktu itu. (Gia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here