SUMBARTIME.COM-Sejumlah pengamat ekonomi di Luak Limopuluah meminta, agar negara hadir dan memberikan jaminan keamanan terhadap pabrik pengelolaan gambir di Banjaranah, Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
“Ini sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi dan investasi, yang terus dipacu Pemerintahan Jokowi,” kata Muhammad Ramdani, pengusaha asal Luak Limopuluah dalam diskusi ringan dengan wartawan, Minggu (30/6) di Payakumbuh.
Menurut Ramdani, Pemerintah Daerah mestinya bersyukur, saat ini Limapuluh Kota memiliki pabrik gambir. “Nah, begitu ada investasi yang masuk, tugas negara itu memberikan jaminan. Apalagi, pabrik gambir menguntungkan masyarakat petani,” jelasnya.
Kepala Kepolisian Resor 50 Kota Ajun Komisaris Besar Haris Hadis secara terpisah menyebut, pihaknya akan memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha. Termasuk aktifitas pabrik gambir. “Tentu, sesuai aturan dan perundang-undangan,” kata Kapolres.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, masyarakat di Banjaranah, Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota, melakukan tindakan melarang adanya aktifitas pengangkutan daun gambir ke lokasi pabrik PT Sumatera Resources Internasional (PT SRI).
PT SRI, merupakan pabrik pengelolaan gambir yang mempekerjakan masyarakat lokal sebanyak 150 keluarga. Pemerintah Daerah, diminta tidak lepas tangan atas adanya dugaan intervensi dari aktifitas bongkar muat di lokasi PT SRI.
Masyarakat Pangkalan, melalui sejumlah oknum, diduga melakukan praktik menghalang-halangi aktifitas pengangkutan daun gambir dari sejumlah wilayah ke lokasi pabrik PT SRI dengan dalih, harga daun gambir masih murah. Padahal, perusahaan membeli gambir dengan harga normal.
Kondisi ini, berbuntut terhadap berhentinya operasional pabrik sejak sepekan terakhir. “Dari Perusahaan, sebenarnya, kami sudah lakukan langkah preemtif, sudah lakukan konsolidasi secara baik-baik dengan warga,” kata Mr Ramsing, salah satu pimpinan PT SRI.
Ramsing heran, upaya konsolidasi dan mediasi yang dilakukan pihak perusahaa dibantu Muspida tempo hari, belum menemui titik terang. “Kami melakukan investasi dengan cara transparan sesuai amamat Undang-Undang,” kata Ramsing.
Di sisi lain, aktivis Luak Limopuluah Corruption Watch meminta Dinas terkait di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, kembali duduk bersama dalam menuntaskan persoalan ini. “Jangan sampaj pelaku usaha dan warga petani yang rugi,” kata mereka. (aa)
