Pratiksi Hukum: “LGBT Hanya Bisa Dihadapi Dengan Hukum Adat”

Unjuk rasa tolak lgbt di Payakumbuh

SUMBARTIME.COM-Melawan penyakit masyarakat berupa LGBT yang tumbuh subur di Sumatra Barat tidak bisa hanya mengandalkan hukum positif yang berlaku. Namun harus dilakukan dengan memakai hukum perangkat adat.

Hal itu dikatakan oleh Wendra Yunaldi, praktis hukum yang juga merupakan dosen FH UMSB, kepada awak media, Selasa (6/11) malam, di Payakumbuh. Menurutnya LGBT merupakan suatu penyakit sosial, jadi cara menghadapinya hanya dengan cara cara sosial kemasyarakatan, ujarnya.

Iklan

Lebih jauh, Wendra menjelaskan jika LGBT diancam dengan Undang Undang pidana, maka sanksi hukumnya lemah. Dan jika intervensi hukum pidana diterapkan terlalu jauh, maka si penegak hukum akan terancam bermasalah dengan HAM.

Sementara hukum adat Minangkabau yang terkenal dengan semboyan Adat Bersandi Syara’ Syara Basandi Kitabullah, (ABS-SBK), dinilai sangat efektif memberantas penyakit kaum Nabi Luth tersebut, paparnya.

Peran Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Cadiak Pandai, Alim Ulama, sangat dibutuhkan dan sangat menentukan, dalam memberantas salah satu penyakit masyarakat bernama LGBT tersebut, ungkapnya.

Sebab di dalam hukum Adat, ada sanksi sanksi yang harus dilakukan bagi orang yang dianggap telah mencoreng agama serta adat istiadat, seperti yang tertulis diperjanjian Muaro Palam oleh para Niniak Mamak kita dahulu, ungkap Wendra.

Sementara bagi para kaum mudanya adalah merupakan Paga Nagari atau Paga Kampung yang bisa menjaga marwah Nagarinya dari perbuatan perbuatan tercela. Dan jika Komponen perangkat Adat tersebut bisa berjalan dengan efektif, maka diyakini luang lingkup para pengidap penyakit LGBT bisa dipersempit sehingga diharapkan dapat sirna di Ranah Minang ini, tutupnya mengatakan. (aa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here