Polemik Muhammad Rahmad Versus Media Berujung ke Polisi

polemik berujung ke pelaporan

SUMBARTIME.COM-Diduga tidak terima dengan adanya pemberitaan tentang dirinya, Muhammad Rahmad salah satu Pasangan calon (Paslon) Bupati Limapuluh Kota, mempolisikan dan melaporkan 2 media online ke Polres Limapuluh Kota.

Pelaporan yang di lakukan oleh tim pemenangan Muhammad Rahmad bersama pengacaranya terjadi pada Rabu 2 Desember 2020.

Iklan

Hal itu dibenarkan oleh Kasubag Humas Polres 50 Kota, Iptu H. Tambunan, kepada awak media. Menurutnya pelapor telah melaporkan 2 media online dengan nomor laporan polisi LP/K/175/XII/2020/ SPKT-LPK tanggal 02 Desember 2020, tentang Tindak Pidana tentang dugaan pencemaran nama baik, ujarnya.

Selain itu sambungnya lagi, di samping melaporkan 2 media online pelapor juga ikut melaporkan sebuah Akun Facebook bernama @Aat Guguak, jelasnya.

Pemberitahuan pelaporan 2 media online ke polisi itu juga menyebar di media sosial Facebook di dalam salah satu grub. Sebuah akun facebook yang menamakan diri @Muhammad Rahmad telah mengunggah sebuah tulisan yang mengatakan telah melaporkan dua media online dan dua akun facebook ke polisi pada Rabu 2 Desember 2020,terkait dugaan pelanggaran UU ITE, sebutnya di sosial media.

Sementara itu dari hasil investigasi awak media, terkait hasil pokok dari polemik antara Muhammad Rahmad dan tim dengan dua media online yakni media Media Online Retorika.com dan CMCZone diduga terkait pemberitaan yang berjudul,”Pernah Terlibat Dukung Ahok, Komitmen Keislaman M.RAHMAD di pertanyakan”

Di dalam pemberitaan oleh kedua media online tersebut, secara garis besar memberitakan tentang rekam jejak Muhammad Rahmad pada tahun 2014 lalu terkait soal dukung mendukung.

Dikutip dari pemberitaan Reportika.com, disebutkan “Calon Bupati Limapuluh Kota Muhammad Rahmad sering memakai isu keagamaan dalam menyampaikan materi kampanyenya. Namun ironisnya, sosok M. Rahmad yang akan mengimplementasikan program keislaman itu patut dipertanyakan”

“Hal ini berkaitan dengan komitmen dan keberpihakan Rahmad sendiri terhadap Islam. Secara track record, Rahmad malah pernah menjadi pendukung Ahok bahkan terlibat aktif sebagai pembina dan memberikan arahan dan strategi Social Media War untuk Jasmev (Jokowi Ahok Social Media Volunteers).” demikian salah satu isi pemberitaan yang diduga telah membuat Muhammad Rahmad beserta timnya meradang hingga terjadilah drama pelaporan ke polisi.

Penasaran dengan isi pemberitaan tersebut, tim awak media langsung melakukan penelusuran, berselancar ke dalam dunia maya mencari jejak digital dari Muhammad Rahmad seperti yang telah diberitakan terlebih dahulu.

Dari hasil pencarian di dunia maya, tim menemukan sebuah rilis dari sebuah Link bernama “https://peoplepill.com/people/muhammad-rahmad/” yang berisikan tentang biografi perjalanan serta karier yang bersangkutan.

Di dalam biografi tersebut, tim menemukan tentang kisah perjalanan hidup serta karier Muhammad Rahmad mulai dari tempat dirinya lahir dan berasal, hingga jenjang pendidikan serta karier yang telah dia tempuh dan lalui.

Menariknya, di dalam Link tersebut juga dituliskan dan disebutkan jika akun yang menamakan diri sebagai mengaku sebagai “peoplepill.com/people/muhammad-rahmad/” mengaku dan menuliskan sesuai dengan kutipan sebagai berikut,” Pada Pemilu 2014, Muhammad Rahmad maju dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mewakili Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan suara 108.000 lebih suara, namun belum berhasil duduk di Senayan. Ia juga aktif sebagai tim sukses Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Bersama Jokowi-Jusuf Kalla, ia berkeliling Indonesia untuk kampanye selama Pilpres 2014. Disamping itu, ia juga aktif sebagai pembina dan memberikan arahan dan strategi Social Media War untuk Jasmev, sebuah Kelompok Media Sosial yang aktif mendukung perjuangan Jokowi-JK menuju RI-1 dan RI-2.”

Selain mendapatkan informasi dari sebuah link akun people/muhammad-rahmad/, tim juga menemukan sebuah akun Twitter yang bernama @ Muhammad RAHMAD. Di dalam akun sosmed pribadi itu, yang bersangkutan telah mengunggah cuitan yang diperkirakan mencapai ratusan lebih.

Menariknya dalam cuitan di akun twitter bernama @Muhammad RAHMAD yang telah megunggah ratusan lebih cuitan itu sempat menuliskan tentang soal toleransi dalam beragama.

Dalam cuitan yang diunggah pada Twitter tanggal 13 November 2014 akun bernama @Muhammad RAHMAD menulis, “Muslim itu Toleran bukan anti toleran.@jokowi_do2 @Pak_JK“. Menariknya dalam kicauan itu, akunbernama @Muhammad RAHMAD juga menampilkan sebuah stiker bergambarkan seorang wanita muslimah memegang banner sebuah tulisan yang berbunyi, “Tolak Imperalis berkedok Islam”

Di dalam striker gambar itu selain menampilkan gambar seorang wanita muslimah juga menampilkan gambar karikatur beberapa anak anak dengan dibingkai tulisan di atasnya yang berbunyi,“SAYA DUKUNG AHOK” dan di bagian bawahnya bertuliskan, “DISKRIMINASI SARA FPI”

Atas hasil temuan investigasi awak media yang berselancar di dunia maya terkait temuan akun sebuah link dan akun sosmed Twitter yang diduga berkaitan dengan Muhammad Rahmad, tim media berusaha melakukan upaya konfirmasi sekaligus meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk memastikan benarkah temuan cuitan serta biografi dirinya di Twitter dan satu akun link itu miliknya sendiri?.

Kamis (3/12) siang, saat tim mencoba menghubungi nomor WA Muhammad Rahmad terkait keberadaan cuitan serta biografi yng diduga milik dari yang bersangkutan saat ditemukan di sosial media, sekaligus meminta tanggapan soal pokok pelaporan terhadap 2 media online ke polisi, belum mendapatkan keterangan sampai berita ini diturunkan.

Saat tim media berusaha menghubungi yang bersangkutan melalui WA priadi yang bersangkutan hanyalah mendapatkan tanggapan serta balasan singkat yang diduga dari mesin Autoresponder WA yang menerangkan jika yang bersangkutan sedang dalam kegiatan dan bersabar setelah kegiatan akan dihubungi.

Namun serelah awak media menunggu tanggapan serta klarifikasi dari yang bersangkutan hingga bberapa jam kemudian, sampai berita ini diturunkan, belum juga mendapatkan tanggapan dan keterangan.

Sementara itu ketika awak media menghubungi Deni Asra salah satu petinggi partai yang pendukung Muhammad Rahmad dalam pentas Pilkada Limapuluh Kota, tentang pokok laporan polisi terhadap 2 media online yang diduga telah melanggar UU ITE terkait pemberitaan Muhammad Rahmad seperti yang telah dikupas diatas, mengaku belum mengetahui pokok dari laporan tersebut.

Deni mengaku tak ingin salah jawab dengan alasan hingga saat dikonfirmasi pada Kamis (3/12) siang belum melihat dokumen laporan tersebut. Dirinya justru menyarankan agar awak media bertanya langsung kepada Muhammad Rahmad, ujarnya.

Terpisah, salah satu wartawan CMCZone bernama Riki Hidayat yang medianya ikut dilaporkan ke polisi terkait pemberitaan, kepada awak media dirinya angkat bicara.

Menurutnya laporan itu salah alamat dan merupakan dugaan bentuk kriminalisasi terhadap pers,” ujarnya, Kamis (3/12) siang.

Lebih jauh, dirinya menjelaskan kalau ada pihak yang tidak puas terhadap pemberitaan, silahkan sampaikan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU No.40 tahun 1999 tentang kebebasan Pers. Media berhak mengambil sumber dari Fakta fakta yang ada, seperti di Medsos dan Narasumber yang terkait.

Wartawan menulis berita ini dengan iktikad baik untuk mengenalkan track record calon bupati yang akan dipilih oleh masyarakat. Kalau ada yang tidak puas, sudah seharusnya diselesaikan sesuai mekanisme pers,” ucap Riki.

Dalam KUHP yang ‘mungkin’ (dalam LP belum ada pasal yang di sangkakan) yaitu Pasal 311 KUHP yang bunyinya ‘ Terlapor lepas dari tuntutan kalau tujuannya untuk kepentingan masyarakat banyak ‘ pungkasnya.

Sementara itu, salah satu warga Guguk Kabupaten Limapuluh Kota bernama Aat yang akun facebooknya bernama @AatGuguak turut dilaporkan ke polisi menjawab konfirmasi awak media dengan menanggapi secara santai.

Menurutnya, jika pemimpin tidak tahan dikritisi oleh masyarakat serta melaporkannya ke aparat, lalu mau jadi apa ke depannya Kabupaten Limapuluh Kota ini, ungkapnya.

Aat mempertanyakan, akan seperti apa sosok calon pemimpin yang akan dipilih nantinya kalau sedikit-sedikit kerjanya hanya mengancam masyarakat. “Inikah bentuk pemimpin yang akan dipilih? Kerjanya hanya mengancam masyarakat. Seorang pemimpin itu seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat,” tuturnya.

Soal pemberitaan yang dibagikan Aat dan 30 akun lainnya lalu di Share di grup FB : 50 Kota Mencari Pemimpin berjudul “Pernah Terlibat Dukung Ahok, Komitmen Keislaman M. Rahmad Dipertanyakan,” yang di rilis 2 media online ternyata masih eksis di akunnya dan menuai banyak komentar. “Bukankah bapak MR itu seorang Ustaz? Kenapa tak tahu dengan akidah ?Kenapa mendukung seorang Non Muslim untuk jadi Pemimpin , Padahal Di dalam Agama Islam Haram Hukumnya?” pungkas Aat.

Menanggapi polemik Paslon Muhammad Rahmad dan tim versus dua media online dan satu akun facebook hingga berujung ke polisi, Media mencoba menshare serta menguktip pernyataan salah satu pratiksi hukum Ade Wahyudin dalam sebuah diskusi tentang sangketa pers.

Dirinya menerangkan Kebebasan menyampaikan pendapat melalui karya jurnalistik menemukan tantangan setelah UU ITE lahir. Undang-Undang ini dapat menjerat siapa saja yang dilaporkan mencemarkan nama baik, termasuk wartawan yang bertugas menjalankan profesinya, ujar Direktur Eksekutif LBH Pers tersebut.

Lebih jauh dirinya menjelaskan pada dasarnya  dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Namun hingga kini masih ada persoalan yang menimpa wartawan dalam rangka menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

Sementara itu dalam Pasal 310 KUHP mengatur tentang delik penghinaan atau pencemaran nama baik. Berdasarkan pasal ini, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2), jika dilakukan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis.

Namun demikian, semua tindakan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat dikenakan klasifiasi pencemaran ataupun pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Artinya, sepanjang tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi dilakukan demi kepentingan umum atau kepentingan membela diri, maka tindakan tersebut tidak bisa dikenakan ketentuan 310 ayat (1) atau ayat (2), paparnya menjelaskan. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here