PMM : “Renovasi Rumah Dinas Ditengah Pandemi Merusak Marwah Legislatif! Ketua DPRD Harus Mengundurkan Diri”

Ketua PMM di tengah massa

SUMBARTIME.COM-Renovasi Rumah dinas DPRD Provinsi Sumatera Barat memakan biaya senilai Rp 5,6 Milliar Menjadi perbincangan hangat di media sosial, setelah gubernur-wakil gubernur Sumbar membeli mobil dinas baru di tengah Pandemi Covid-19.

Fikri Haldi Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) ikut bicara menanggapi hal tersebut.

Iklan

“Kita tau meskipun Ketua DPRD tidak melanggar regulasi apapun, ketua DPRD sudah melakukan kesalahan yang besar, dimana hilang nya rasa empati dan kepekaan melihat situasi yang terjadi di tengah Pandemi,

“Legislatif dalam hal ini DPRD Sumbar fungsi nya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur,

Baca Juga : Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar Senilai Rp 5,6 Milyar, Andre Rosiade Tegur Keras Supardi

“DPRD Sumbar harusnya berbicara dan menyuarakan kepentingan masyarakat Sumbar yang ada di di berbagai kabupaten/kota dimana saat ini keadaan masyarakat sangat sulit di tengah Pandemi Covid-19 belum lagi kebijakan pemerintah melanjutkan PPKM yang berjilid-jilid, membuat masyarakat semakin sulit,”

“Ini sungguh lebih keterlaluan, keputusan merenovasi rumah dinas yang memakan Anggran yang cukup besar di tengah Pandemi Covid-19 merusak marwah legislatif sendiri sebagai representasi masyarakat, Supardi tidak layak memimpin lembaga yang menjadi representatif masyarakat Sumbar, dan seharusnya dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPRD Sumbar. tidak cukup hanya dengan meminta maaf,”Ujar Aktivis yang kerap disapa Kuya Fikri ini

Menurutnya kebijakan legislatif dan eksekutif hari ini harus mengedepankan sense of crisis” setiap kebijakan harus melihat kepekaan dalam menghadapi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19, seluruh Bupati dan Walikota maupun Ketua DPRD ditingkat kabupaten/kota dan provinsi, harus memiliki kepekaan kewaspadaan, dan kesiapsiagaan yang telah direncanakan sebaik mungkin dalam menghadapi krisis, setiap kebijakan harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele pada sebuah keputusan dilandaskan prinsip kemanusiaan dan saling menghargai. (dei)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here