SUMBARTIME.COM-Pergerakan Milenial Minang (PMM) kembali angkat bicara mengkritisi kebijakan Bupati Pasaman Barat merumahkan 3200 tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri dari tenaga guru, medis, teknis dan PTT mereka terpecat dari pekerjaannya saat ini. Kebijakan tersebut dilakukan dengan dalih upaya penghematan anggaran,
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang Fikri Haldi menyampaikan kepada awak media ” kebijakan yang sangat disayangkan dan kebijakan ini kita nilai brutal, kenapa tidak, bupati tidak mengkaji berbagai aspek-aspek dari kebijakannya tersebut, sebetulnya jika ingin menghemat anggran tidak perlu mengorbankan sebanyak 3200 THL, (4/06/2021)
” Seharusnya bupati bisa memangkas anggaran perjalanan dinas, sikat dan potong perjalanan dinas dan kunjungan studi banding tiap-tiap instansi keluar daerah maupun keluar negeri, serta pembelian peralatan kendaraan dinas dan lainnya yang tidak urgen, itu lebih menjadi kebijakan yang kongkrit, bukan menciptakan ribuan penggangguran, Tutur mahasiswa asal Air Bangis tersebut,
“Kebijakan tersebut dikhawatirkan merusak tatanan sosial, dan bisa menimbulkan kerawanan sosoial, Itu sudah konsekuensi nya, jika angka pengangguran tinggi, maka tingkat kriminal nya juga semakin tinggi, bukannya mewujudkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bupati malah membuat kebijakan menyegsarakan rakyatnya sendiri,
“Janji seratus hari kerja bupati dan wakil bupati hanyalah hayalan, dan janji seratus hari kerja bupati dan wakil bupati semuanya tak satupun terealisasi, Program penuntasan kemiskinan dan menyelesaikan sengketa lahan yang banyak menimbulkan konflik selama ini di berbagai nagari di Pasaman Barat, mana tak ada, beliau malah membuat ribuan pengangguran,”
“Padahal APBD Pasbar lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya, angka yang sekarang mencapai 1,2 Triliun, kenapa tidak bisa di manfaatkan dan di maksimalkan, lowongan pekerjaan di Pasaman barat masih sulit, malah me PHK ribuan masyarakat nya”
“Tanggung jawab seorang pemimpin adalah mensejahterakan rakyatnya, bukan malah membuat sulit masyarakat nya,”
“Dari data yang kami telusuri melalui pemberitaan di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kebijakan merumahkan THL rata-rata polanya sama dilakukan pasca pilkada dimasa awal transisi kepemimpinan di berbagai kabupaten/kota dengan alasan yang sama di berbagai kabupaten/kota lemahnya Anggran Daerah dan tidak sanggup nya anggaran daerah untuk membayar gaji THL”
“Dan lebih mengejutkan Pasbar lah yang paling brutal di posisi teratas merumahkan THL, Jadi bisa kita simpulkan poinnya bukan lemahnya Anggran tetapi ini ada motif lain, Di era keterbukaan informasi hari ini masyarakat bisa telusuri, silahkan awak media dan masyarakat cek di google soal THL ini di berbagai kota/kabupaten, dan himpun datanya kalo tidak percaya. Tutup Fikri. (tim)
