SUMBARTIME.COM-Perwakilan Lima nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota yang tergabung dalam Forum Masyarakat Terdampak Tol, Kamis 28 Januari 2021 melakukan pelaporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.
Perwakilan Lima Nagari masing masing, Koto Tangah Simalanggang, Koto Tinggi Simalanggang, Lubuk Batingkok, Gurun serta Taeh Baruah, mendatangi Ombudsman untuk mengadukan nasib mereka terkait dampak pembangunan jalan tol.
Menurut Sekretaris Forum Masyarakat Terdampak Tol (Format) Ezi Fitriana usai pertemuan dengan Ombudsman Perwakilan Sumbar menerangkan jika pihaknya mengaku telah melakukan berbagai macam usaha dalam rangka memperjuangkan nasib masyarakat Lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, terkait pembangunan jalan Tol Padang Pekanbaru di wilayah mereka.
Di tuturkannya, terkait pembangunan Tol yang melewati kawasan Lima Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota diduga ada terjadi maladministrasi dalam pemancangan pembangunan. Mulai dari proses pemancangan tidak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Masyarakat tidak pernah dilibatkan.
“Jadi proses pemancangan yang dilakukan take down melalui foto satelit,” ungkap Ezi Fitriana.
Padahal sedari awal proses sosialisasi pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru yang melewati kawasan mereka sejak Tahun 2020 lalu telah ditolak oleh masyarakat sekitar, papar Ezi lagi.
Di jelaskannya lagi, berdasarkan data citra setelit yang diperolehnya dari pakar geografis Universitas Bung Hatta, ada 82.955 hektare lahan perkebunan, 269.277 hektare sawah,196.851 hektare ladang, serta 539 unit rumah akan merasakan dampak dari pembangunan tol tersebut.
Jika pembangunan tol yang melewati kawasan lahan subur serta pemukiman ini tetap dipaksakan, maka akan hilangnya kaum persukuan, sosial budaya, serta lahan pertanian masyarakat, jelasnya.
Oleh karena itu Format berharap dengan melapor ke Ombudsman maka bisa membantu masyarakat dalam meluruskan informasi simpang siur yang beredar.
Ezi Fitriana juga mengungkapkan, selama ini dalam memperjuangkan nasib mereka, pihak telah melakukan bermacam usaha diantaranya telah membuat berita acara serta menyurati lembaga instansi mulai dari tingkat kabupaten, Propinsi, hingga Nasional.
Namun hingga saat ini surat yang mereka kirimkan belum mendapatkan tanggapan serta respon. Ezi juga mengungkapkan jika pihaknya pun telah melakukan Hearing bersama DPRD Propinsi.
Format juga menyesalkan sikap pihak penyelenggara yang dinilai tidak transparansi dalam menjabarkan rencana mereka terkait pembangunan tol, sehingga menimbulkan kesimpang siuran informasi yang beredar.
Informasinya ini masih basic persiapan. Masih tahap perencanaan dini, masih jauh dari proses penetapan lokasi. Namun fakta lapangan telah mulai dilakukan pemetaan lapangan, sudah dilakukan inventarisir lahan dan sudah mempunyai target pembebasan lahan.
Di satu sisi, dibuat informasi seakan akan warga Lima Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota ingin menggalkan pembangunan jalan tol tanpa memiliki alasan yang kuat dan dijadikan sebagai musuh bersama.
Atas dasar itulah pihaknya melakukan pelaporan kepada Ombudsman, tutup Ezi Fitriana memaparkan. (dei)
