BUKITTINGGI — Sabtu (29/11/2025) Pemerintah Kota Bukittinggi memanfaatkan kunjungan kerja Wakil Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah.
Tujuannya jelas, untuk memaparkan inovasi strategis daerah terkait pengembangan Sistem Informasi Rumah Kota Bukittinggi (SiRubi). Pertemuan berlangsung di Rumah Makan Gon Raya, pada Rabu (26/11).
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, didampingi Kepala Dinas Perkim, Isra Yonza, menjelaskan bahwa SiRubi merupakan terobosan penting bagi pemerintah daerah dalam menyediakan data perumahan yang valid, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Aplikasi ini mulai digagas sejak 2019 sebagai jawaban atas belum tersedianya database rumah by name by address yang akurat.
“Rumah di Bukittinggi jumlahnya banyak, tetapi sebelumnya kita tidak dapat memastikan apakah rumah tersebut layak huni atau tidak. Proses pemutakhiran data juga sulit dilakukan karena perkembangan dan perubahan bangunan berlangsung sangat cepat,” jelas Rismal.
Ia menambahkan, arus urbanisasi dari daerah sekitar serta keterbatasan lahan di mana hanya 70 persen wilayah kota yang dapat dihuni, menuntut pemerintah untuk memiliki sistem data yang lebih presisi.
Melalui SiRubi, seluruh parameter kelayakan rumah, mulai dari kondisi fisik, struktur bangunan, hingga aspek sanitasi, dapat tercatat dengan baik dan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan.
“Data ini juga menjadi dasar penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Wamen PKP, Fahri Hamzah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemko Bukittinggi. Ia menilai SiRubi merupakan langkah maju dalam modernisasi manajemen data perumahan dan berharap sistem ini mampu menampilkan dinamika perubahan rumah secara cepat, akurat, dan mudah dipantau dari jarak jauh.
“Saya ingin melihat seberapa akurat dan seberapa cepat koreksi data dapat dilakukan. Kita perlu sistem yang mampu menggambarkan kondisi rumah secara real time dengan dokumentasi foto yang akurat serta koneksi langsung dengan pemilik rumah,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan tata kelola perumahan yang lebih canggih, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. (Aa)
