SUMBARTIME.COM-Terkait pengamanan demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8-9 Oktober 2020 kemaren di Kota Padang, Ombudsman Perwakilan Sumbar nilai polisi represif dalam menangani aksi massa.
Tindakan polisi terlalu grasa grusu dalam mengambil orang orang yang berunjuk rasa di sekitar lokasi demo sehingga diduga berpotensi maladministrasi (tidak sesuai dengan aturan serta prosedur) ujar Kepala Ombudsman RI Perwaklian Sumbar, Yefri Heriani.
Menurutnya adanya penilaian tersebut menjadi catatan penting bagi pihak kepolisian ke depannya dalam menangani aksi domo.
Dijelaskan Yefri lagi, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta keterangan secara mendalam kepada pihak pihak untuk dikaji dan diputuskan apa sesuai dengan prosedur atau tidak.
Terkait adanya pelajar STM/SMK yang ikut pada aksi demo di DPRD Sumbar tersebut, menurutnya bukan karena ada yang membayar. Tapi keikut serta an para pelajar itu meski mereka tidak tahu secara keseluruhan UU Cipta Kerja, namun satu poin yang mereka ketahui dan mereka anggap jika UU Cipta Kerja itu berpotensi merugikan masa depan mereka kemudian hari.
“Pelajar STM itu usai mereka tamat sekolah kebanyakan dari mereka langsung bekerja di dunia usaha. Dengan begitu mereka penting menyampaikan aspirasi mereka,” papar Yefri Heriani.
Untuk itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar itu berharap ke depannya polisi bisa memakai Standar pengamanan terkait pada aksi aksi demo berikutnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus, Satake Bayu, saat dikonfirmasi awak media, Senin (12/10) sore, menjawab jika pada intinya polisi sangat mengormati alam demokrasi di Indonesia ini.
Pada intinya polisi hanya bertugas mengamankan dan menjaga ketrtiban saat demo berlangsung. Akan tetapi jika selanjutnya terjadi aksi anarkis, kerusuhan serta berpotensi merusak fasilitas umum dan menganggu ketertiban warga lain, polisi akan bekerja cepat mengambil tindakan yang sesuasuai dengan aturan agar tidak sampai berkembang luas, tuturnya.
Bayu menjelaskan, dalam penanganan aksi kerusuhan polisi sudah sesuai Standar operasional Prosedural (SOP) yang berlaku. Terkait adanya sweping yang dilakukan pada aksi 8-9 Oktober 2020 kemaren, karena pihaknya menilai adanya potensi rusuh serta anarkis yang dikuatirkan akan melebar dan meluas, jelasnya memaparkan. (tim)
