SUMBARTIME.COM-Terkait pengamanan aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPRD Sumbar pada 8-9 Oktober 2020 kemaren, gabungan dari beberapa organisasi yang terdiri dari akademisi, dan aktivis, serta LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sumatera Barat, mengkritisi kinerja aparat yang dinilai tidak profesional, dan diwarnai dengan tindakan represif oleh petugas yang berasal dari Polda Sumbar dan Polresta Padang.
Sekurangnya ada 250 orang pelajar dan 5 mahasiswa yang ditangkap, diamankan dan diintrograsi oleh pihak Kepolisian.
Hal itu dikatakan oleh Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra, dalam pesan tertulisnya yang diterima oleh Sumbartime.com, Sabtu (10/10).
Di jelaskan lebih jauh, Pada tanggal 9 Oktober, setidaknya ada 163 orang masyarakat (rata rata pelajar dan anak muda) diamankan pihak Kepolisian ke Mako Brimob. Adapun mereka yang ditangkap tidak pernah diberikan pendampingan baik dari orang tua maupun dari penasehat hukum saat dilakukan pemeriksaan.
Selanjutnya, Wendra juga mengungkapkan berbagai pernyataan tidak berdasar disampaikan oleh pihak kepolisian untuk mencegah para orangtua atau penasehat hukum menemui pelajar dan anak-anak muda yang ditangkap. Salah satu larangan berasal dari Kapolda.
“Pola yang sama juga terjadi di berbagai lokasi lain di Indonesia, seperti Surabaya, Makassar dan Jawa Barat,” katanya.
Wendra juga menyorot dan mengkritisi terkait pernyataan Kapolresta Padang di media lokal dan Brimob Sumbar melalui akun media sosialnya yang menyatakan bahwasanya pelajar menerima bayaran untuk melakukan aksi demonstrasi.
Tuduhan ini merupakan persoalan serius yang perlu disikapi, karena aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, petani, pelajar dan masyarakat, merupakan reaksi atas kebijakan Pemerintah Indonesia (Presiden dan DPR) yang masih saja membahas dan mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Untuk itu KMS meminta kepada Kepolisian untuk bisa membuktikan hal tersebut. Jika pada akhirnya tuduhan pelajar dibayar untuk ikut Demo penolakan UU Omnibus Law terbukti tidak benar, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik, tegas Wendra.
“Jangan sampai pihak Kepolisian terjebak dalam membangun kontra opini dengan menyampaikan informasi yang menyesatkan ke publik,” tandasnya.
Selain mengkritik kinerja apara Kepolisian, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengumpulkan beberapa catatan terkait penangkapan pada demo 8-9 Oktober 2020, diantaranya, penangkapan DRA (15), kebetulan sedang magang di salah satu CV di dekat kantor DPRD sumbar, diminta untuk membeli rokok oleh pembimbing, namun selang beberapa lama dia tak kunjung kembali dan ternyata sudah berada di Mako Brimob sumbar.
GD (14), korban dari rumah di Tabing jam 15.39 menuju bengkel ayahnya di Jalan Khatib Sulaiman untuk mengantar karbit, lalu ditunggu ayahnya, tetapi tidak sampai-sampai, ternyata sudah di Mako Brimob. Selanjutnya AA, (15), korban mau latihan bola di Brandon (di belakang Mal Basko), ketika lewat di DPRD Sumbar ternyata sudah tidak terlihat lagi, ternyata sudah di Mako Brimob.
Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar Uslaini, juga ikut memberikan komentar. Menurutnya Atas tindakan yang berujung pada munculnya kekerasan sesungguhnya mesti menjadi evaluasi diri bagi institusi Kepolisian yang selama ini justru mempertontonkan kesewenang-wenangan pengamanan massa aksi secara terang-terangan hingga memunculkan sentimen negatif dari peserta aksi pelajar.
Untuk itu dirinya meminta polisi mesti mengupayakan pendekatan humanis dan kebijaksanaan untuk tidak terpancing emosi dalam penanganan tugas pengayoman terhadap kebebasan berpendapat, papar Uslaini.
Atas kejadian diatas, KMS yang terdiri dari gabungan antara lain, LBH Padang, Walhi Sumbar, UKM PHP Unand LAM & PK FHUA, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand, Perkumpulan Qbar, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), dan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Negara Mahasiswa Fisip Unand, SIRIAH SUMBAR, Roni Saputra (Aktivis/Pengacara), Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar, PBHI Sumbar, Feri Amsari (Akademisi), Arif Paderi (Penggiat Sosial), Fabio Dinasti (Penggiat Sosial), BEM Fakultas Hukum Unand, Feri Ardila (Pengacara), Aksi Kamisan Padang, Gerakan Kolektif Sumbar, Daulat Institute dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumbar menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama, aspirasi kaum muda dari pelajar mesti juga dilindungi oleh negara. Kepolisian mesti memprioritaskan kebijaksanaan dan kemanusiaan dalam pengawalan aksi yang juga diikuti pelajar. Penting bagi semua institusi kepolisian tidak melakukan stigma negatif dan menangkap semua pelajar yang ikut aksi. Perlu dipahami bahwa kehadiran pelajar didasari dari empati terhadap nasib bangsa.
Kedua, bagi orang tua pelajar agar menghargai aspirasi anak-anaknya dan selalu mengingatkan agar melakukan aksi-aksi damai. Ketiga, Kepolisian mesti melakukan pengayoman terhadap semua peserta aksi tak terkecuali pelajar. Kepolisian mesti patuh dan konsisten menerapkan Perkap Nomor 2 Tahun 2019 dan tidak menggunakan kekerasan.
Keempat, Siapapun harus menghargai kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum dan menghargai keberagaman sikap terhadap UU Omnibus. Serta Kelima meminta Ombudsman untuk melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan terhadap prosedur penangkapan yang patut diduga tidak sesuai dengan prosedur hukum. (rel/tim)
