GNPK : Tunjangan Yang Besar, Sudah Seharusnya DPRD Pasaman Tingkatkan Kinerjanya

ketua GNPK Pasaman

SUMBARTIME.COM-Setiap anggota DPRD Pasaman sudah mendapat jatah tunjangan transportasi sekitar Rp.10 juta, dan tunjangan perumahan Rp.3,5 juta rupiah setiap bulannya. Seharusnya, dengan besarnya tunjangan tersebut anggota DPRD Pasaman harus meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan masyarakatnya.

Koordinator Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Korupsi (GNPK) Pasaman dan Pasaman Barat, Surya Darma pada Rakyat Sumbar di DPRD Pasaman pada, Kamis (19/4) mengatakan, anggota DPRD Pasaman seharusnya lebih meningkatkan kinerja. Sebab, anggota dewan kita sudah ditopang dengan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan yang cukup besar. “Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Oyon Hendri.

Iklan

Saat ini, kata Surya pihaknya sangat menyayangkan sikap dan kinerja dari oknum anggota dewan kita yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya selaku wakil rakyat di daerah itu. “Terutama pada setiap sidang paripurna, mereka selalu datang terlambat, bahkan ada juga yang tidak hadir, sehingga mengakibatkan sidang paripurna yang telah diagendakan kerap molor karena tidak memenuhi kuorum,” ujarnya.

Kata dia lagi, seperti pada Sidang Paripurna DPRD Pasaman tentang penyampaian dua Pansus tentang Pembahasan Perda Pembentukan 25 nagari se Pasaman, dan Ranperda Perubahan Perda tentang Wajib tulis baca Al-Qur’an untuk SLTP, SMA, Mahasiswa dan calon pengantin yang dilaksanakan pada, Kamis (19/4) ini.

Surya Darma menyebutkan, sesuai jadwal, sidang paripurna tersebut diagendakan pada, Kamis (19/4) pukul 10.00 WIB. Namun kenyataannya, sidang baru bisa dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB.

“Seharusnya, dengan adanya tunjangan transportasi, dan tunjangan perumahan itu, tidak ada lagi alasan bagi dewan untuk datang terlambat. Apalagi, seperti tunjangan perumahan mereka juga sudah dibayarkan setiap bulannya,” tegas Surya Darma.

Ia berharap, kedepan hal serupa tidak terjadi lagi, karena hal tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat pasaman.

Salah seorang pejabat Pasaman yang engan disebutkan namanya saat menghadiri sidang paripurna, Kamis mengatakan, dengan adanya tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Pasaman itu, anggota dewan bisa lebih meningkatkan kinerja. Terutama, pada setiap sidang paripurna harus kuorum. Sebab, selama ini kerap kali tidak memenuhi kuorum dan menyebabkan paripurna menjadi molor.

”Semoga dengan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan itu bisa berdampak baik kepada anggota DPRD Pasaman. Dalam hal apa pun, terutama tingkat kehadiran ketika sidang paripurna kedepannya,,” tandasnya.

Terkait kurangnya kehadiran anggota DPRD Pasaman terutama dalam sidang paripurna, Ketua DPRD Pasaman Yasri mengimbau kepada seluruh anggota dewan untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya.

Sebab, kata Yasri untuk masalah kehadiran anggota dewan ini sudah sering kita sampaikan, baik melalui fraksi dan lainnya bahkan sudah berulang kali. “Jadi, tidak ada alasan untuk tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku perwakilan rakyat,” katanya.

Katanya, semua anggota dewan wajib meningkatkan kinerjanya. Dan itu semua harus disadari oleh semua anggota dewan di daerah ini.

Terutama, lanjut Yasri, ketika sidang paripurna, kegiatan komisi, dan kegiatan urgen lainnya anggota harus ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Juga harus membiasakan agar tidak telat saat acara-acara penting.

“Kebiasaan lama pada sidang paripurna dikatakan molor, kedepan itu tidak perlu terjadi lagi. Sebab, hadir dalam sidang paripurna itu merupakan kewajiban seluruh anggota dewan untuk kepenti gan rakyatnya,” tukasnya.

Kata Yasri lagi, melalui pimpinan partainya masing-masing, kedepan mari yakinkan masyarakat untuk dapat memilih orang-orang yang pantas dan mau bertanggungjawab dalam mewakili rakyatnya.(sggn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here