SumbartimeLimapuluhKota-Dari 1054 jenis usulan kegiatan pokok pokok pikiran (Pokir) yang berasal dari DPRD Limapuluh Kota, dalam anggaran pembangunan tahun 2019 nanti, yang layak diterima hanya sebanyak 448 buah atau sebesar 39% dari total usulan.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan dalam menghadiri kegiatan Musrenbang daerah yang berlangsung pada Rabu (28/03).
“Dari 1054 usulan Pokir Anggota Dewan untuk anggaran pembangunan tahun 2019, hanya 448 jenis yang layak diterima,” kata Ferizal Ridwan kepada awak media.
Saat dihubungi awak media, dia menjelaskan, sejak Pemkab LimapuluhKota mulai memakai sistim e-Budgeting, maka diharapkan banyak anggaran yang dapat dihemat dari pemborosan, sehingga kedepan tidak ada lagi yang namanya SILPA maupun defisit, tandas Wabup.
Diakui selama ini menurut Kepala daerah LimapuluhKota itu terkait pembangunan di Limapuluh Kota, lebih banyak kegiatan dari lembaga Legeslatif dari pada Eksekutif sendiri. Ferizal Ridwan membandingkan jika anggaran pembangunan serta infrastruktur di APBD 2018, DPRD mendapatkan porsi senilai 118 Milyar, sementara Pemkab sendiri hanya 30 Milyar.
” Ini sangat fantastis sekali, dan rawan terjadinya praktek korupsi, kolusi serta nepotisme yang terjadi” ulasnya. Akibat besarnya porsi kue pembangunan yang diberikan kepada DPRD, sehingga terkesan OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota ‘tersandra’ dan hanya sibuk mengurus kegiatan pokir dewan dari tugas wajibnya melayani masyarakat, ungkap Ferizal Ridwan.
Ferizal mengakui jika pokir pokir yang dikerjakan oleh DPRD LimapuluhKota, banyak yang tidak jelas peruntukannya dan terkesan mengambil manfaat pribadi dari proyek pekerjaan pokir tersebut, ujarnya blak blakan.
” Sudah menjadi rahasia umum jika dibalik pokir disinyalir banyak fee yang berjalan,” sentil Ferizal.
Kedepan, dengan memakai sistim e-Budgeting dengan konsep Government Resource Management System, diharapkan anggaran yang dikeluarkan dalam APBD bisa tepat sasaran sehingga pembangunan merata di seluruh wilayah Kabupaten LimapuluhKota, pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Safarudin Dt Bandararo, saat dihubungi awak media, Rabu (28/03) sore, tidak menpersoalkan jika dari sekian banyak usulan yang berangkat dari aspirasi masyarakat yang diberikan oleh DPRD hanya 39 % yang diterima Eksekutif.
Namun yang pasti tuturnya lagi, DPRD tetap akan berjuang menyalurkan aspirasi masyarakat karna sesuai dengan amanat serta undang undang yang berlaku paparnya.
Disatu sisi Safarudin Dt Bandaro meminta agar Wakil Bupati Limapuluh Kota terlalu dan terkesan mempolitisasi lembaga DPRD. Menurutnya Ferizal Ridwan sebagai unsur Kepala Daerah jangan mempolitisasi seolah olah DPRD itu adalah lembaga yang salah dan menghambur hamburkan uang rakyat.
” Kami bekerja sesuai dengan amanat serta perundang undangan yang berlaku. Jadi janganlah selalu kami menjadi sasaran politisasi demi pencitraan yang sedang dibangun oleh Wakil Bupati, sebab ‘belanda masih jauh’, pungkas Safarudin Dt Bandaro. (aa)
