SUMBARTIME.COM-Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentang larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tertanggal 1 Januari 2020, menuai kritikan dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari anggota DPR RI, Fadlizon. Dirinya mendesak agar Maklumat yang telah dikeluarkan kapolri tersebut agar segera dicabut karena dinilai dapat merusak demokrasi dan dinggap sudah kebablasan.
“Maklumat Kebablasan dan Anti Demokrasi, harus Dicabut – Telusur”, seperti di kutip dari akun Twitternya.
Selain itu dia juga menyebut jika Maklumat tersebut hanya akan memperburuk citra polisi dan dianggap sebagai penghambat demokrasi dan penegakan HAM, tulisnya.
Sebelumnya seperti diketahui, Kapolri Jendral Polisi Idham Aziz telah mengeluarkan maklumat tertanggal 1 Januarai 2021, tentang larangan menyebarkan yang terkait dengan FPI, baik simbol, kegiatan, atribut di media sosial, oleh siapapun.
Maklumat itu dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-4780/2020; M.HH 14.HH.05.05/2020; 690/2020; 264/2020; KB/3/XII/2020; 320/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
Maklumat tersebut bertujuan memberikan perlindungan serta kemananan kepada masyarakat pasca dikeluarkan SKB. Idham Aziz mengeluarkan maklumat tersebut agar masyarakat tidak terlibat baik secara langsung atau tidak langsung yang sifatnya mendukung atau memfasilitasi semua yang terkait dengan FPI. (bn)
