SUMBARTIME.COM-Polemik masalah dualisme kepengurusan PAN Kota Bukittinggi sudah berlangsung sejak 2018 lalu, walaupun sudah ada putusan pengadilan dan Mahkamah Agung, tetap saja meninggalkan catatan cerita yang tidak ada habisnya.
Multiefek dari kasus ini merebak hingga ke DKPP dan Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan pokok masalah yang sama. Alhasil, semuanya sudah diputuskan melalui mekanisme masing-masing.
Beberapa waktu lalu, muncul berita terkait PAN Bukittinggi. Lagi-lagi isi beritanya masih sama, yakni mempertanyakan status kepengurusan PAN Kota Bukittinggi.
Tentu hal ini menjadi topik yang dipertanyakan publik, terutama jelang menghadapi pilkada Bukittinggi desember mendatang, dimana status kepengurusan DPD PAN Bukittinggi masih dipertanyakan.
Sehingga pada Rabu (5/8/2020) lalu, KPUD Bukittinggi telah melakukan klarifikasi ke DPW PAN Provinsi Sumatera Barat, yang langsung disambut oleh Sekretaris DPW PAN Provinsi Sumatera Barat, H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH. MM.
H. Indra Dt. Rajo Lelo, yang juga Ketua PSSI Sumatera Barat ini menegaskan, bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD PAN Bukittinggi yang terbaru, sudah ditetapkan sejak bulan Januari 2020.
Pada saat itu, SK terbaru tersebut sesuai dengan instruksi DPP PAN di Jakarta terkait mendefinitifkan seluruh kepengurusan DPD PAN se- Indonesia untuk Kongres PAN di Kendari.
Secara prinsip menurut Indra Dt Rajo Lelo, bahwa DPD PAN Bukittinggi sudah definitif dan siap untuk proses administrasi pilkada 2020.
KPUD Bukittinggi yang diwakili Drs. Yasrul, MM, dari Divisi Teknis, dihubungi seraca terpisah via telpon, membenarkan bahwa KPUD Bukittinggi secara resmi sudah melakukan klarifikasi ke DPW PAN Provinsi Sumatera Barat, terkait status kepengurusan DPD PAN Bukittinggi.
Menurut Drs. Yasrul, MM, bahwa KPUD Bukittinggi sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait persoalan status kepengurusan PAN Bukittinggi.
“Masalah status kepengurusan DPD PAN Bukittinggi sudah clear, untuk memperkuat hasil pertemuan ini, minggu depan KPUD Bukittinggi akan langsung ke DPP PAN di Jakarta, agar tidak menjadi polemik dikemudian hari”, tambah Drs. Yasrul, MM.
Hal ini juga di tanggapi oleh Hendri, Ketua Bappilu DPD PAN Bukittinggi, ia menerangkan bahwa sudah ada dua kali perubahan SK kepengurusan DPD PAN Bukittinggi sebelum Kongres PAN di Kendari, dan itu tidak ada hubungannya dengan dualisme kepengurusan yang terjadi sebelumnya, juga tidak ada hubungannya dengan putusan Mahkamah Agung.
Bahkan dalam surat berita acara pertemuan antara KPUD Bukittinggi dijelaskan secara terbuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan DPD PAN Bukittinggi.
“Kami sangat berterima kasih kepada KPUD Bukittinggi, yang sudah datang ke DPW PAN Sumbar di Padang. Yang secara langsung sudah menjawab opini negatif yang beredar.
DPW PAN secara terbuka menjelaskan semuanya, mulai dari pemecatan Fauzan Haviz oleh DPP PAN, hingga sampai perubahan SK terakhir pada bulan Januari lalu. Bahkan, semua calon yang datang ke DPD PAN Bukittinggi, langsung kita hadapkan ke DPW dan DPP PAN, agar memudahkan kandidat dalam proses informasi dan administrasi.
Saat ini kepengurusan DPD PAN Bukittinggi sudah sah dan mengikat secara hukum, sesuai dengan ketentuan UU Partai Politik No.2/2011 dan AD/ART PAN”, lanjut Hendri.
Senada dengan hal tersebut, dihubungi via daring, Muhammad Ridha, yang juga Sekretaris DPD PAN Bukittinggi, menerangkan bahwa semua proses administrasi akan diatur nantinya oleh DPP PAN dengan rujukan peraturan KPU.
Muhammad Ridha juga menjelaskan bahwa saat ini ia hampir tiap hari berada di DPP PAN, karena tidak hanya DPD PAN Bukittinggi saja yang ikut pilkada, sehingga seluruh proses rekomendasi hingga sampai keluarnya surat keputusan, membutuhkan proses yang panjang, karena setiap calon harus mendapatkan batas minimal pencalonan dari parpol atau koalisi, dan juga harus mencantumkan nama wakil dari pasangan itu sendiri.
“ Tidak hanya PAN Bukittinggi saja yang terjadi perubahan SK kepengurusan, tapi juga DPC Gerindra Bukittinggi, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPUD Bukittinggi, Heldo Aura, beberapa waktu lalu.
Kita juga sudah berkomunikasi dengan KPUD Bukittinggi, prinsipnya tidak ada persoalan mengenai status kepengurusan DPD PAN Bukitinggi, cuma kita selama ini disibukan oleh Kongres di Kendari, masa covid-19 dan Muswil PAN Sumatera Barat yang akan dilaksanakan sebentar lagi.
Saat ini Ketua dan Sekretaris DPW PAN Sumatera Barat, Ali Mukhni dan Indra Dt. Rajo Lelo, juga Ketua DPD PAN Bukittinggi Ir. Hj. Rahmi Brisma, juga sedang berada di DPP PAN, untuk konsolidasi tahap akhir ”, terang Muhammad Ridha.(*)
