SUMBARTIME.COM-Diduga akibat melewati batas deadline, Ranperda APBD-P 2018 Kabupaten Limapuluh Kota ditolak untuk dibahas dan dievaluasi oleh Gubernur Sumbar.
Hal itu terungkap menyusul dilayangkannya surat oleh Pemprov Sumbar menjawab surat Pemkab Limapuluh Kota bernomor 900/2245/BL-LK/X2018, tertanggal 10 Oktober 2018 kemaren, perihal penyampaian Raperda tentang perubahan ABPBD Tahun anggaran 2018, serta Ranperbup tentang penjabaran perubahan APBD Tahun 2018.
Dalam surat tersebut dinyatakan berdasarkan Pasal 317 ayat 2 dan 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017,pihak Pemprov menyatakan dengan tegas jika Raperda tentang perubahan ABPBD Tahun anggaran 2018, serta Ranperbup tentang penjabaran perubahan APBD Tahun 2018 tidak dapat dievaluasi oleh Gubernur, karena telah melewati ambang batas.
Akibatnya segala kegiatan yang dibahas Badan Anggaran ( Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Limapuluh Kota, gagal dan tak bisa diselenggarakan, pada APBD-P 2018.
Kabupaten Limapuluh Kota dalam menjalankan pembangunan kedepan hanya bisa melaksanakan apa yang sudah dirancang dan diprogram pada APBD induk sebelumnya. Sementara untuk kegiatan fisik dan belanja modal pada tahun perubahan,tidak terlaksana.
Tentu saja ini menjadi pukulan telak baik bagi eksekutif maupun legeslatif di Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota.
Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra. Menurutnya, Kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD P 2018 terancam gagal untuk dilaksanakan, terkait dengan ditolaknya Ranperda APBD P dan Ranperbup untuk dievaluasi menjadi Perda oleh Gubernur Sumbar akibat telah melewati batas akhir, ujarnya.
Adapun keterlambatan itu menurut politisi Gerindra tersebut, akibat molornya penyampaian Ranperda APBD P 2018.
Harusnya Penyampaian Ranperda APBD P 2018 itu pada tanggal 30 September, namun molor hingga baru disampaikan pada 10 Oktober,” ungkap Deni Asra.
Namun dia mengaku tidak akan menyalahkan siapa siapa, terkait gagalnya Ranperda APBD P tersebut dievaluasi gubernur, akunya mengatakan.
Terpisah, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan terkait tupoksinya sebagai Koordinator Pengawasan jalannya roda pemerintahan, membenarkan pula jika Ranperda APBD-P 2018 tersebut gagal dievaluasi Gubernur.
Hal itu diakibatkan molornya menyampaikan laporan ke Pemprov seperti ambang batas waktu yang telah ditentukan, tuturnya. Namun Ferizal juga menyangkan sikap para tim Banggar maupun tim TAPD.
Menurutnya para tim yang terlibat dalam penyusunan dan penganggaran dinilai kurang disiplin dan menaati aturan. Para tim yang terlibat lebih mengutamakan keinginan yang bersifat pribadi dari pada mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.
Tim dari Banggar hanya sibuk dan lebih dominan mengurus Pokir dari pada mengurus kepentingan masyarakat, akibatnya pembahasan beberapa kali mengalami penundaan, ungkap Ferizal Ridwan.
” Tim lebih sibuk mengurus penyusunan APBD-P 2018 untuk kepentingan kelompok dan pribadi seperti Pokir. Namun sangat lalai mengurus kepentingan masyarakat banyak,” tandas Ferizal Ridwan.
Waktu penyusunan APBD Induk dulu, dirinya mengaku sudah mengingatkan tim agar orentasi APBD itu harus memenuhi tercapainya visi dan misi yang telah disepakati bersama, dan bukan di dominan untuk kepentingan kelompak, tandasnya kepada awak media Rabu (17/10). (aa)
