Sumbartime.com– Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman menghimbau masyarakat, terutama pihak yang terkait dalam dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Pintu Padang – Botung Busuk, Kecamatan Mapattunggul tahun 2016 lalu untuk tidak mengirim atau memberikan uang kepada pihak siapapun yang mengatasnamakan pihak Kejari.
Pasalnya, dalam kasus yang baru saja ditetapkannya empat orang tersangka itu, sudah ada oknum yang mengaku dari pihak Kejari dan meminta uang kepada salah seorang tersangka. Namun, belum diketahui siapa pelaku yang meminta uang kepada pelaku tersebut.
“Saya baru dapat laporan dari salah seorang tersangka kalau ia sudah mengirim uang senilai Rp30 juta melalui rekening bank. Saya terkejut, sebab kami tidak ada melakukan atau memerintahkan hal serupa, baik itu melalui internal Kejari maupun pihak lain. Untuk itu, kami memghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati,” kata Kepala Kejari Pasaman, Adhryansyah melalui Kasipidsus Kejari, Erik Eriyadi, Senin (19/2).
Ditegaskan Erik, atas kasus pencatutan nama Kejari dalam hal meminta uang tersebut, pihak penyidik telah memerintahkan tersangka sekaligus korban pemerasan untuk melaporkan kejadian ke Polres Pasaman dan pihak bank.
“Atas nama Kejari, dalam kasus ini atau kasus lainnya, kami tidak pernah meminta uang. Apakah itu kepada tersangka ataupun keluarga mereka. Jika ada masyarakat yang dimintai uang oleh oknum tertentu, silahkan lapor langsung kepada polisi,” tukas Erik.
Sebelumnya, empat orang tersangka ditetapkan atas kasus tersebut. Tiga orang tersangka merupakan PNS di lingkungan Pemkab Pasaman, satu tersangka lainnya merupakan rekanan dalam pengerjaan proyek dengan pagu anggaran Rp3 miliar tersebut.
Kepada wartawan, Kepala Kejari Pasaman Adhryansyah menjelaskan, keempat tersangka yakni Sl (43), Ds (44), Dn (39) dan Ljd (47). Tersangka Sl, Ds dan Dn merupakan salah satu tim Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pasaman saat kejadian.
“Diduga kuat, Sl, Ds dan Dn mengatur siapa rekanan yang bakal dimenangkan dalam proyek tersebut semasa masih dalam tahap pelelangan. Pagu anggarannya Rp3 miliar, namun nilai kontrak hanya sekitar Rp2 miliar. Diduga ada kongkalingkong antara Pokja dan rekanan dalam penetapan pemenang hingga akhirnya menimbulkan kerugian Negara sekutar Rp200 juta,” kata Kajari Adhryansyah baru-baru ini.(snggn)
