Payakumbuh – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Aliansi Mahasiswa Kota Payakumbuh menggelar aksi damai menyampaikan kritik terhadap kinerja 100 hari pertama pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Zulmaeta dan Elzadaswarman, Rabu (4/6/2025).
Berlangsung dari Tugu Adipura hingga ke halaman Kantor Balai Kota, aksi ini menjadi ujian kepemimpinan pertama bagi duet Zulmaeta–Elzadaswarman. Namun, alih-alih menghindar, Wali Kota Zulmaeta memilih turun langsung menemui massa mahasiswa dan merespons tuntutan mereka dengan terbuka dan lugas.
“Kami tidak akan tutup mata. Kami tidak alergi kritik. Aspirasi ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk bekerja lebih baik,” tegas Zulmaeta yang disambut sorak mahasiswa.
Dalam orasi mereka, mahasiswa menyoroti sejumlah isu krusial yang dinilai belum tertangani serius, seperti maraknya tempat hiburan malam (THM) ilegal, dugaan praktik LGBT, persoalan sampah yang semrawut, pelayanan publik yang belum merata, hingga keresahan warga terkait aksi balap liar dan begal.
“Penutupan THM seperti sandiwara. Setelah petugas pergi, mereka buka lagi. Bahkan kami temukan yang beroperasi hingga pukul 3 subuh,” ujar salah satu orator dengan lantang.
Mereka juga menyinggung dugaan praktik LGBT yang terjadi di beberapa kafe dan kasus pelecehan di Jalan Jeruk, yang dianggap mencederai nilai-nilai luhur Minangkabau.
Menanggapi hal tersebut, Zulmaeta menyatakan komitmennya untuk menjaga moral dan ketertiban di Kota Payakumbuh. Ia menegaskan akan mengevaluasi kinerja aparat dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran aturan.
“Tidak ada kompromi untuk pelanggaran. Jika benar ada THM buka lagi setelah disegel, akan kami tindak tegas, termasuk aparat yang bermain-main,” tegasnya.
Zulmaeta juga menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya lokal. “Payakumbuh harus tetap berpegang pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Itu prinsip kami,” lanjutnya.
Dalam aksi damai itu, mahasiswa juga menyoroti penanganan sampah yang dianggap belum maksimal serta ketimpangan pelayanan BPJS.
“Sampah masih berserakan di sudut kota. Pelayanan BPJS belum merata. Kami ingin keadilan untuk masyarakat kecil,” ujar salah satu mahasiswa.
Didampingi Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala OPD, Zulmaeta mengajak mahasiswa untuk berdialog lebih lanjut jika ada persoalan yang belum tersampaikan.
“Silakan datang ke balai kota kapan pun. Pintu saya terbuka untuk siapa saja yang ingin membangun kota ini bersama,” tutupnya.
Aksi damai ini diakhiri dengan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan mahasiswa serta menyusun langkah konkret penanganan di lapangan. (*dby)
